Tag Archives: SJSN

Catatan dari Seminar Kebijakan Kesehatan (SJSN-BPJS) FKM Unair, 06 JULI 2013

 “Persiapan Sistem, Tenaga, Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014”

Beberapa bulan lagi kita semua akan memasuki suatu era baru dalam dunia kebijakan kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan. Sudah tidak menjadi hal ‘tabu’ jika semua praktisi kesehatan mengetahui bahwa per 1 Januari 2014 kita akan memulai suatu era baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. SJSN-BPJS adalah jawabannya.

Mengingat urgensinya maka Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UA kemarin (6 Juli 2013) mengadakan sebuah seminar nasional tentang “Persiapan Sistem, Tenaga, dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014” yang bertempat di Gramedia Expo, Surabaya, Jawa Timur.  Seminar yang diadakan dalam bentuk panel tersebut berkenan hadir untuk memaparkan gagasannya adalah Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit), Direktur utama PT. ASKES yang diwakili oleh Ibu Sri Ponco Handayani, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes dan Beberapa stakeholder kesehatan di tingkat Dinas Kota dan Propinsi di Jawa Timur

Beberapa topik yang dibahas dalam panel tersebut antara lain mengenai persiapan sistem, tenaga dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat operasional. Dari 3 sesi panel yang diadakan, antusisme tergambar dari beberapa pertanyaan peserta seminar. Optimisme yang cukup terhadap pelaksanaan sistem SJSN-BPJS terlihat jelas. Diantaranya sebagaian besar bertanya tentang masalah teknis sistem mutu pelayanan dan pembayaran di PPK 1 melalui kapitasi. Diskusi dan tanya jawab semakin menarik pada saat panelis memaparkan pandangan dan kritisi tentang kebijakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem SJSN-BPJS tahun depan, seperti pedoman penyelenggaraan klinik, sistem rujukan perorangan, registrasi tenaga kesehatan dan praktek bidan.

Sebagai penutup seminar nasional kemarin, Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (SJSN-BPJS) membutuhkan perubahan Mindset dan Budaya secara secara total. Perubahan ini harus meliputi pemahaman konsep tentang kapitasi dan INA-CBG’s, termasuk persiapan fasilitas pelayanan di PPK tingkat 1, 2 dan 3.

Dari seminar nasional ini para penyaji dan panelis sepakat untuk menjadikan sistem rujukan, mekanisme kapitasi dan batasan kewenangan pelayanan kesehatan tingkat-1, tingkat-2 serta tingkat-3 sebagai hal yang perlu dicermati untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan SJSN-BPJS khususnya dalam bidang kesehatan pada tahun 2014 besok.

Perubahan selalu menimbulkan kecemasan. Sebagai obyek perubahan sesuatu yang menyakitkan. Pelaku perubahan sesuatu yang menantang. Perancang perubahan sesuatu yang menggairahkan.

RUU BPJS Terkini

Dear PDBKers,

Apa kabar? Tentunya semua sedang sibuk beraktifitas….smg sehat semua….

Berita gembira:

Kedepan para dokter dan tenaga kes kita akan terjamin jika alami kecelakaan….akan ada jaminan kecelakaan kerja bagi PNS..yg selama ini sudah ada namun masih dalam bungkus yg lain…

Saat ini hari terakhir pembahasan RUU BPJS, karena bsk pagi harus masuk ke sidang paripurna utk di “sah” kan….

Dari ruang sidang komisi 9 DPR RI Saat ini dalam rapat panja akhirnya terjadi kesepakatan baru bahwa akan dibentuk 2 bh BPJS dengan komposisi urusan program 1:4  yaitu

1) BPJS Kesehatan mengurus program jaminan kesehatan: 

2) BPJS Ketenakerjaan mengurus program  jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan haritua.

Awalnya posisi pengelompokkan program dalam  bpjs adalah 3:2 yang bpjs 1 ngurus 3 program jaminan (kes, kecelakaan kerja, kematian) dan bpjs2 ngurus 2 program (pensiun, hari tua) 

Kesepakatan BPJS dg posisi 1;4 tsb akan dibawa dalam Raker Pansus malam nanti (mungkin tengah malam nanti)

Transformasi BPJS disepakati sbb:

1) PT Askes akan transform menjadi BPJS Kes, dan

2) PT Jamsostek akan transform menjadi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS akan dikelola oleh dua Organ:

1) Dewan Pengawas yg tdd 7 anggota (dari unsur pemerintah 2, pemberi kerja 2, pekerja2, dan masyarakat 1)

2) Direksi ( minimal 5 anggota) dari unsur profesional

Pengawasan eksternal BPJS oleh BPK dan OJK (yg UU OJK nya baru di sah kan dalam sidang paripurna pada hari ini 27 okt 2011)

Proses seleksi Dewas dan Direksi dilakukan scr terbuka,….khusus untuk calon Dewas dr unsur non pemerintah stlah lulus dr Pansel akan dilakukan fit dan proper oleh DPR baru ditetapkan oleh presiden…

Saat ini masih sedang berlangsung penyusunan pasal pengaturan ttg Hubungan antar Lembaga, dan menyisir seluruh pasal termasuk pasal2 yg masish pending..jadi masih perlu wkt cukup panjang….bisa2 sampai subuh nanti …. hehehe

Demikian sekilas info ttg isi bakal UU BPJS….

Semoga bermanfaat….

Salam sukses PDBK

#by THERESIA RONNY

Dear PDBKers,

Akhirnya lobby tidak mencapai kata sepakat…..Sehingga sidang / raker pansus diskors….

Pemerintah tetep berpendapat bpjs 2 (ketenagakerjaan) mulai beropersi tahun 2016, sdkan DPR minta 1 januari tahun 2014 bersamaan dengan BPJS kesehatan….

Jam 8 nanti Pansus akan konsultasi dengan Pimpinan DPR, baru kemudian kita akan tahu apa hasilnya

Salam sukses PDBK

#by THERESIA RONNY

===========================================================