Tag Archives: Masyarakat Miskin

MENAKAR MASA DEPAN JKN PASCA PILPRES: Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Bagian 2)

KIS (Kartu Indonesia Sehat) :Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu?

c7978c775a65f9192c3cf40f11fad224_XLAdalah sebuah janji politik yang menjadi blunder bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, walaupun kebanyakan masyarakat ‘awam’ yang tidak mengikuti perkembangan era pembiayaan kesehatan (JKN) kembali menikmati janji politik di era kampanye terdahulu. Ya, Jamak orang sudah tahu apa itu Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan sebuah produk pemerintahan Jokowi JK yang memberi bantuan kepada masyarakat miskin.

Pertanyaannya masyarakat miskin yang mana?

Masyarakat Miskin yang dimaksud Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN. Tahapan ini riskan karena dimungkinkan terjadi tumpang tindih data. Sejak peluncuran program KIS Senin (3/11) lalu tampaknya sampai dengan saat ini belum ada sinkronisasi data dengan daerah. Kekhawatiran dikarenakan ada kecenderungan tumpang tindih data yang sudah masuk di BPJS selaku PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Seperti yang disampaikan Agoeng Setiawan, Kepala Kepersertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS KCU Kediri di Surabaya Post (4/11) bahwa jika program KIS yang diluncurkan pemerintah memang sudah berjalan, namun pihaknya harus mengsinkronisasikan data yang sudah ada dengan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sinkronisasi data ini menjadi sangat penting agar nantinya tidak terjadi identitas dobel penerima bantuan dari Pemerintah, salah satunya adalah rawan dobel data di NIK karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan melalukan audit. Sinkronisasi dalam pendataan KIS maupun BPJS Kesehatan PBI harus bisa mencantumkan NIK sehingga potensi kesalahan dalam pendataan bisa minimal.

Diakui beberapa pihak, meskipun program KIS ini sudah diluncurkan pemerintah, pihak BPJS belum ada pemberitahuan secara langsung dari pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah agar pendataan peserta BPJS Kesehatan dan KIS tidak tumpang tindih. Dari situasi ini, kabarnya Menteri Kesehatan minggu ini melakukan safari ke beberapa daerah, salah satunya untuk sosialisasi KIS ke provider pelayanan kesehatan daerah. Hari ini (6/11) Menteri Kesehatan melakukan kunjungan di Surabaya.

Sasaran KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk siapa?

Diawal tadi sempat saya singgung, bahwa sasaran KIS ini diperluas tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, akan tetapi Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin (PBI) pun berhak mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan tersebut.

Berapa Jumlah kartu yang akan dibagikan oleh pemerintah?

Menurut Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugihartanto, Senin (3/11) diperkirakan kartu ini akan dibagikan kepada 88,1 juta orang, lebih banyak dari jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN yang hanya mencakup 86,4 juta orang.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan

Nah bagaimana pelaksanaan KIS di Fasilitas Kesehatan, Berikut penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor HK.03.03/III/3555/2014 tentang Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan tertanggal 5 November 2014
1. Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahhir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN.
2. Pelayanan keseahtan bagi pemegang KIS adalah sama dan tidak ada perbedaan sebagaimana pelayanan kesehatan bagi peserta PBI JKN.
3. Kartu peserta PBI JKN Kesehatan yang masih digunakan oleh peserta PBI JKN karena belum digantikan, tetap berlaku sebagaimana KIS sampai seluruh peserta PBI JKN telah mempunyai KIS.
4. Penyelenggaraan pembiayaan KIS sepenuhnya tetap dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
5. Perluasan manfaat KIS adalah sinergi dan terintegrasinya pelayanan kesehatan perorangan dengan promotif, preventif, skrining yang akan diatur lebih lanjut secara teknis.
6. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi menyebarluaskan informasi mengenai KIS ini serta menginstruksikan agar seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pemegang KIS.

Analisa dan Catatan Pinggir
Setelah menulis dan memaparkan perihal KIS maka saya berpendapat bahwa:
1. Program KIS ini cenderung dipaksakan untuk memenuhi janji politik. Janji politik yang sudah “mempesona” masyarakat. Dan memang dapat diakui itu upaya PDI-P untuk “menjual” KIS sangat cerdas dan pinter.
2. Sebenarnya KIS merupakan bentuk dari BPJS versi PBI. Dari pemberlakuannya dulu memang mekanisme kuota BPJS PBI menjadi tanggungjawab renteng Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Propinsi. Ini merupakan Re-Branding Kartu. KIS mengganti Kartu JKN PBI.
3. Provider Layanan Kesehatan tidak perlu bingung tentang alur pelayanan. Karena toh alurnya sama dengan alur JKN PBI. Kecuali untuk sinkronisasi data NIK yang mungkin dalam bulan-bulan ini akan sedikit merepotkan.
4. Pemerintah Presiden Jokowi “hanya” memperluas cakupan kepersertaan karena program KIS juga menyasar golongan rentan miskin yang selama ini tidak masuk JKN PBI dan masyarakat yang dimaksud harus secara sukarela membayar iuran melalui JKN Mandiri (Kelas I, II, dan III). Perluasan cakupan kepersertaan ini menjadi “komoditi politik” bagi Pemerintah.
5. Pemerintah sedikit lupa, jika dengan meningkatkan cakupan kepersertaan tanpa disertai peningkatan upaya preventif, evaluasi INA CBGs, peningkatan kapasitas RS Pemerintah termasuk didalamnya masalah keadilan bagi nakes. Tanpa itu, akan terjadi KLB pasien di RS tipe A dan penolakan pasien dimana-mana.
6. Sudah waktunya pemerintah lebih menjadikan UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF sebagai Komoditi Politik. Karena komoditi ini lebih kecil biaya, dan menguntungkan investasi negara jangka panjang. Soal ini akan saya bahas di cacatan pinggir saya soal “Komoditi Politik Kesehatan”.

Kesimpulan akhir dari pertanyaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu? Jawabnya: Secara tegas tanpa masuk ke Zona Abu-abu saya mengatakan KIS adalah Program Re-Branding Kartu. 😉

Mengingatkan Soal Jamkesmas (Pro Poor Health Policy)

Kebijakan Kesehatan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin

Kemiskinan dan penyakit terjadi saling kait-mengkait, dengan hubungan yang tidak akan pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Hal itu dapat dijelaskan dengan skema berikut.
Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap pelbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan sebagai berikut:

1. menderita gizi buruk
2. pengetahuan kesehatan kurang
3. perilaku kesehatan kurang
4. lingkungan pemukiman buruk
5. biaya kesehatan tidak tersedia

Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi sebagai berikut:
1. produktivitas kerja tinggi
2. pengeluaran berobat rendah
3. Investasi dan tabungan memadai
4. tingkat pendidikan maju
5. tingkat fertilitas dan kematian rendah
6. stabilitas ekonomi mantap
Continue reading Mengingatkan Soal Jamkesmas (Pro Poor Health Policy)