Tag Archives: Health Politics

Isu Kesehatan dalam Kampanye Pilkada

isu kesehatan dalam kampanye pilkadaTAK lama lagi Pilkada 2018 digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Sebelum hari pemilihan, masa kampanye merupakan momen yang paling menyita perhatian. Pada masa kampanye, kandidat diberi kesempatan untuk menunjukkan gagasan kebijakan dan program. Harapannya, gagasan dan program yang mereka tawarkan bakal menjadi referensi pemilih.

Namun, belakangan kampanye acap dicirikan amat negatif, tidak etis, dan brutal oleh masyarakat (Lipsitz, Trost, Grossmann, & Sides, 2005). Masyarakat skeptis karena janji-janji kampanye sering minim realisasi setelah kepala dan wakil kepala daerah tersebut terpilih.

Muatan kampanye kandidat kepala daerah biasanya berkutat pada isu kesejahteraan, kemiskinan, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan). Problem kesehatan jarang sekali dimunculkan. Padahal, isu kesehatan adalah tantangan aktual, amat erat berkaitan dengan kesejahteraan. Kebijakan sektor kesehatan juga amat minim inovasi apabila dibandingkan dengan sektor yang lain.

Masih hangat dalam ingatan kita, kejadian luar biasa (KLB) difteri di 142 kabupaten/kota di 28 provinsi yang disebut-sebut sebagai wabah difteri terbesar dunia. Difteri menjangkiti sedikitnya 600 orang penderita, 38 pasien di antara dinyatakan meninggal. Belum lagi yang paling menyita perhatian media, KLB campak dan gizi buruk di Agast, Kabupaten Asmat, Papua. Puluhan balita meninggal karena wabah campak yang menyebar di 23 distrik dengan total sekitar 471 penderita. Kedukaan itu juga ditambah masih peliknya realisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan nasional. Pemerintah sejatinya juga berusaha meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan melakukan upaya kesehatan berbasis keluarga. Namun, rupanya, upaya tersebut masih jauh dari cukup.

Isu kesehatan dalam kampanye politik, terutama di Indonesia, cenderung menjadi isu perifer apabila dibandingkan dengan isu pendidikan dan ekonomi, terutama setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Rathomi, 2016). Isu kesehatan masih sering dipersempit menjadi kualitas pelayanan kesehatan. Padahal, penanganan masalah kesehatan hanya bisa dilakukan secara multisektoral, tidak semata-mata tanggung jawab otoritas kesehatan (Bambra et al., 2005; Oliver, 2006). Kepuasan masyarakat atas kualitas layanan kesehatan selalu ditentukan pada upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga program tersebut biasanya dijadikan pilihan pragmatis untuk mendulang suara.

Alih-alih membuat program yang strategis dan berkesinambungan, kampanye politik kandidat kepala dan wakil kepala daerah malah sering menonjolkan aspek transaksional dengan menjajakan layanan kesehatan gratis. Isu yang terakhir itu sesungguhnya sudah tidak relevan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat harus mendapat gagasan program dan kebijakan kesehatan yang lebih inovatif dan variatif.

Menawarkan inovasi dalam program kesehatan sebagai jalan untuk mendongkrak elektabilitas perlu menjadi strategi yang penting bagi para kandidat. Kandidat kepala dan wakil kepala daerah tidak boleh lagi menjadikan isu kesehatan sebagai isu perifer. Akibat derasnya arus informasi, masyarakat menjadi kian kritis sehingga para kandidat harus benar-benar menawarkan program yang berkualitas, yang bisa menjawab tantangan masalah kesehatan dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan kesehatan yang baik berawal dari komitmen pengalokasian anggaran pada program yang berkelanjutan. Komitmen calon kepala daerah juga dari awal harus dipastikan untuk mengalokasikan 10 persen dari total APBD guna program kesehatan, sesuai dengan amanat undang-undang. Filosofi utama program kesehatan harus dilandasi tiga nilai; berorientasi pada pencegahan, mendorong adopsi gaya hidup sehat, dan mewujudkan keadilan sosial dengan mendorong pemerataan. Program kesehatan harus lebih banyak diwujudkan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).

Kandidat kepala daerah pada masa kampanye disarankan untuk tidak lagi menggunakan gaya kampanye populis yang sekadar menjanjikan upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan, apalagi menggratiskan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menjual program penggratisan layanan kesehatan merupakan blunder fatal karena program tersebut ada sejak dulu. Yang juga harus dihindari oleh para kandidat ialah melakukan banyak ’’terobosan’’ program kesehatan tanpa memperhatikan prinsip dasar pengelolaan anggaran. Kesalahan seperti itu sering mengakibatkan pembangunan kesehatan di daerah stagnan.

Pada akhirnya, komitmen kandidat terhadap pembangunan kesehatan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu filosofi pengalokasian anggaran dan ketepatan sasarannya. Potensi anggaran daerah harus lebih banyak didorong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, respons aktif pada kasus dan kegawatdaruratan bencana kesehatan, serta perbaikan pencatatan data kesehatan. Semua hal tersebut harus diikuti dengan menjadikan kesehatan sebagai arus utama fokus pembangunan daerah, dengan mendorong masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat. Hal itulah yang seharusnya lebih banyak dieksplorasi oleh para kandidat ketika berkampanye daripada menjajakan janji kampanye kesehatan gratis, atau upgrade pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak lagi relevan.

*) Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya

Mengantisipasi Fraud di Era Bisnis Asuransi

Dalam industri pelayanan kesehatan dapat kita kategorikan beberapa karakteristik yang mendasar yaitu Service, Uncertainly, Asymetry Knowledge, Patient Ignoracy, Externality, In-elastic Price, Dominasi profesi dan PPK Induced Demand. Yang barusan tadi itu adalah sifat khas di industri ini.

Sebuah kegembiraan  luar biasa bagi bangsa Indonesia hadi1anamnesa_ar pasca reformasi politik tahun 1999.  Kegembiraan itu adalah Negara menjamin pelayanan kesehatan berkeadilan. Negara menciptakan identitas baru bagi Bangsa Indonesia, yaitu “pelayanan kesehatan non diskriminatif bagi seluruh penduduk Indonesia di seluruh penjuru tanah air.”

Mendapatkan pelayanan kesehatan berkeadilan mudah. Hanya dengan mendaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lalu membayar iuran JKN secara berkesinambungan. Peserta JKN  berhak atas pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  Mereka berhak atas pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai.  Dengan kata lain, setiap warga Negara NRI yang telah menjadi peserta JKN,  berhak atas manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Tanpa kecuali. (http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/436)

Tahun 2014 ini adalah era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang bisa dikatakan adalah suatu Tsunami dalam industri pelayanan kesehatan Indonesia. Tidaklah berlebihan karena era ini merubah semua tatanan konvensional mulai dari hulu ke hilir, Primer ke Tersier. Semua terdampak, karena era Out-of-pocket berubah menjadi era Asuransi. Yang mana asuransi itu kita sebut dengan konsep Universal Coverage. Saya disini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra tentang JKN dengan segala kompleksitasnya saat ini karena bagi saya sistem ini berumur masih sangat ‘bayi’ (baru berusia 2 bulan) dari ketetapan UU 2004 yang lalu. Saya lebih melihat dari sisi Fraud (Kecurangan) yang sangat mungkin terjadi di era asuransi (red: JKN). Alasannya adalah karena provider dan lembaga asuransi (BPJS) adalah dua lembaga yang punya kepentingan yang berbeda dari sisi ‘objective’.

Apa itu Fraud in Healthcare Service (Fraud Pelayanan Kesehatan)?

Menurut NHCAA (National Health Care Anti-Fraud Association) yaitu kesengajaan melakukan kesalahan atau memberikan keterangan yang salah (misrepresentasi) oleh seseorang atau entitas yang mengetahui hal itu dan dapat menghasilkan sejumlah manfaat yang tidak legal kepada individu, entitas atau pihak lain.

Nah, dari definisi diatas maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Fraud secara umum yaitu iklan yang menyesatkan, pencurian identitas, tagihan dan kwitansi palsu, pemalsuan dokumen dan tandatangan, mengambil uang yang bukan milik yang penggunaanya dibawah kendali, pengoperasian perusahaan fiktif, klaim asuransi palsu, pemeriksaan yang tidak atas indikasi medis, dan yang terakhir peresepan bahan dan obat yang manfaatnya masih diperdebatkan.

Perlakuan Fraud di paragraf atas dapat diperlakukan sebagai suatu kejahatan (kriminal) dan dalam keadaan lain dapat dianggap sebagai penipuan (perdata). Kita  belajar dari kasus yang terjadi di Indonesia yang diteliti oleh Yuhelrina, 2007 yaitu:

Penelitian Klaim Pembedahan (Surgery) peserta PT. Jamsostek, kantor cabang Bekasi Oktober 2006-Maret 2007. Kriteria Fraud ditetapkan berdasarkan kesesuaian informasi dokumen tagihan dan dokumen pendukung lain serta surat keterangan pasien. Sampel Penelitian sebesar 177 kasus bedah (Surgery). Dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan sebesar 25% kasus bedah tersebut merupakan Fraud.

Besaran Fraud kesehatan di Indonesia pada tahun 2011 ternyata lebih besar dari USA atau senilai 20% dari volume industri kesehatan Indonesia pada tahun 2007 yaitu Rp. 78 Trilliun/tahun (Red: dari volume Rp. 390 trilliun/tahun).

Continue reading Mengantisipasi Fraud di Era Bisnis Asuransi

Tolak Ukur Dalam Isu Strategis

Dalam perumusan isu strategis termasuk dalam proses penyusunan sebuah kebijakan kesehatan, seorang health planner atau key person harus memperhatikan tolak ukur apakah isu yang dibuat atau yang akan diangkat untuk dibahas lanjut. Adapun beberapa tolak ukur untuk melihat sebuah isu itu penting atau tidak untuk diangkat ke permukaan dan menjadi bagian dari sebuah pembahasan terkait dengan kebijakan kesehatan adalah:

1. Aktual
Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?
2. Urgensi
Apakah isu ini mendesak?
3. Relevansi
Apakah isu ini sesuai kebutuhan konstituen?
4. Dampak positif
Apakah isu ini jika dibahas membantu konstituen?
5. Kesesuaian
Apakah isu ini sesuai dengan visi & misi?
6. Inklusi
Dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini?
7. Sensitivitas
Apakah isu ini aman dari dampak sampingan?