Tag Archives: brand

Ada yang “menarik” di ‘WOW Brand 2014’

Merek Rumah Sakit Surabaya

Persaingan merek (brand) saat ini menjadi hal yang menarik. Sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah tahu bahwa upaya Branding merupakan salah satu dari 2 pilar utama dalam strategi pemasaran. Sebut saja segitiga PDB (Positioning, Differentiation, Branding) menjadi pilihan strategi bagi para pemasaran dan praktisi termasuk juga di bidang pelayanan kesehatan (Rumah Sakit).

Kita tahu jumlah dan perkembangan merek Rumah Sakit itu sendiri berbanding lurus dengan pertumbuhan industri Rumah Sakit.

Di kota Surabaya sendiri terdapat beberapa merek Lama (Existing Brand) dengan perubahan kategori dan merek baru (New Brand) dengan ekspansi yang masif.

 

         

Beberapa merek Rumah Sakit diatas adalah contoh nyata merek Rumah Sakit yang saat ini berusaha untuk memantapkan posisinya dalam tataran strategi pemasaran.

Continue reading Ada yang “menarik” di ‘WOW Brand 2014’

MENAKAR MASA DEPAN JKN PASCA PILPRES: Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Bagian 2)

KIS (Kartu Indonesia Sehat) :Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu?

c7978c775a65f9192c3cf40f11fad224_XLAdalah sebuah janji politik yang menjadi blunder bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, walaupun kebanyakan masyarakat ‘awam’ yang tidak mengikuti perkembangan era pembiayaan kesehatan (JKN) kembali menikmati janji politik di era kampanye terdahulu. Ya, Jamak orang sudah tahu apa itu Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan sebuah produk pemerintahan Jokowi JK yang memberi bantuan kepada masyarakat miskin.

Pertanyaannya masyarakat miskin yang mana?

Masyarakat Miskin yang dimaksud Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN. Tahapan ini riskan karena dimungkinkan terjadi tumpang tindih data. Sejak peluncuran program KIS Senin (3/11) lalu tampaknya sampai dengan saat ini belum ada sinkronisasi data dengan daerah. Kekhawatiran dikarenakan ada kecenderungan tumpang tindih data yang sudah masuk di BPJS selaku PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Seperti yang disampaikan Agoeng Setiawan, Kepala Kepersertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS KCU Kediri di Surabaya Post (4/11) bahwa jika program KIS yang diluncurkan pemerintah memang sudah berjalan, namun pihaknya harus mengsinkronisasikan data yang sudah ada dengan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sinkronisasi data ini menjadi sangat penting agar nantinya tidak terjadi identitas dobel penerima bantuan dari Pemerintah, salah satunya adalah rawan dobel data di NIK karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan melalukan audit. Sinkronisasi dalam pendataan KIS maupun BPJS Kesehatan PBI harus bisa mencantumkan NIK sehingga potensi kesalahan dalam pendataan bisa minimal.

Diakui beberapa pihak, meskipun program KIS ini sudah diluncurkan pemerintah, pihak BPJS belum ada pemberitahuan secara langsung dari pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah agar pendataan peserta BPJS Kesehatan dan KIS tidak tumpang tindih. Dari situasi ini, kabarnya Menteri Kesehatan minggu ini melakukan safari ke beberapa daerah, salah satunya untuk sosialisasi KIS ke provider pelayanan kesehatan daerah. Hari ini (6/11) Menteri Kesehatan melakukan kunjungan di Surabaya.

Sasaran KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk siapa?

Diawal tadi sempat saya singgung, bahwa sasaran KIS ini diperluas tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, akan tetapi Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin (PBI) pun berhak mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan tersebut.

Berapa Jumlah kartu yang akan dibagikan oleh pemerintah?

Menurut Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugihartanto, Senin (3/11) diperkirakan kartu ini akan dibagikan kepada 88,1 juta orang, lebih banyak dari jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN yang hanya mencakup 86,4 juta orang.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan

Nah bagaimana pelaksanaan KIS di Fasilitas Kesehatan, Berikut penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor HK.03.03/III/3555/2014 tentang Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan tertanggal 5 November 2014
1. Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahhir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN.
2. Pelayanan keseahtan bagi pemegang KIS adalah sama dan tidak ada perbedaan sebagaimana pelayanan kesehatan bagi peserta PBI JKN.
3. Kartu peserta PBI JKN Kesehatan yang masih digunakan oleh peserta PBI JKN karena belum digantikan, tetap berlaku sebagaimana KIS sampai seluruh peserta PBI JKN telah mempunyai KIS.
4. Penyelenggaraan pembiayaan KIS sepenuhnya tetap dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
5. Perluasan manfaat KIS adalah sinergi dan terintegrasinya pelayanan kesehatan perorangan dengan promotif, preventif, skrining yang akan diatur lebih lanjut secara teknis.
6. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi menyebarluaskan informasi mengenai KIS ini serta menginstruksikan agar seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pemegang KIS.

Analisa dan Catatan Pinggir
Setelah menulis dan memaparkan perihal KIS maka saya berpendapat bahwa:
1. Program KIS ini cenderung dipaksakan untuk memenuhi janji politik. Janji politik yang sudah “mempesona” masyarakat. Dan memang dapat diakui itu upaya PDI-P untuk “menjual” KIS sangat cerdas dan pinter.
2. Sebenarnya KIS merupakan bentuk dari BPJS versi PBI. Dari pemberlakuannya dulu memang mekanisme kuota BPJS PBI menjadi tanggungjawab renteng Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Propinsi. Ini merupakan Re-Branding Kartu. KIS mengganti Kartu JKN PBI.
3. Provider Layanan Kesehatan tidak perlu bingung tentang alur pelayanan. Karena toh alurnya sama dengan alur JKN PBI. Kecuali untuk sinkronisasi data NIK yang mungkin dalam bulan-bulan ini akan sedikit merepotkan.
4. Pemerintah Presiden Jokowi “hanya” memperluas cakupan kepersertaan karena program KIS juga menyasar golongan rentan miskin yang selama ini tidak masuk JKN PBI dan masyarakat yang dimaksud harus secara sukarela membayar iuran melalui JKN Mandiri (Kelas I, II, dan III). Perluasan cakupan kepersertaan ini menjadi “komoditi politik” bagi Pemerintah.
5. Pemerintah sedikit lupa, jika dengan meningkatkan cakupan kepersertaan tanpa disertai peningkatan upaya preventif, evaluasi INA CBGs, peningkatan kapasitas RS Pemerintah termasuk didalamnya masalah keadilan bagi nakes. Tanpa itu, akan terjadi KLB pasien di RS tipe A dan penolakan pasien dimana-mana.
6. Sudah waktunya pemerintah lebih menjadikan UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF sebagai Komoditi Politik. Karena komoditi ini lebih kecil biaya, dan menguntungkan investasi negara jangka panjang. Soal ini akan saya bahas di cacatan pinggir saya soal “Komoditi Politik Kesehatan”.

Kesimpulan akhir dari pertanyaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu? Jawabnya: Secara tegas tanpa masuk ke Zona Abu-abu saya mengatakan KIS adalah Program Re-Branding Kartu. 😉

Grow with Passion (2/30): Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Meningkatkan Brand Rumah Sakit

Peran Rumah Sakit di era bisnis modern saat ini dihadapkan pada dua pilihan besar. Sosial dan Bisnis murni. Rumah Sakit Swasta jelas mempunyai orientasi Bisnis yang kental dalam industri Pelayanan Kesehatan ini karena mereka hidup dari lahan yang harus dikelola dengan mindset bisnis.

Image

Tetapi jika kita bisa sedikit berfikir maka sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan bahwa sebenarnya Rumah Sakit sekarang tetap bisa menjalankan fungsi sosialnya atau berperan ganda (Sosial dan Bisnis). Prof. Muhammad Yunus menjelaskan dan menyebutnya dengan istilah Social bussiness yang beberapa waktu lalu meraih nobel.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah salah satu embrio lahirnya pemikiran tentang Social bussines.Corporate Social Responsibility di dalam perusahaan adalah sebuah terobosan yang mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung bagi jalannya peran ganda yang dibicarakan diatas. Continue reading Grow with Passion (2/30): Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Meningkatkan Brand Rumah Sakit

Ekpresikan Brand

Menurut Gelder, S.V (2005) The brand expression is the brand as defined and manifested by an organization” yaitu merek seperti yang didefinisikan dan dimanifestasikan oleh sebuah organisasi. Atau disebut sebagai cara bagaimana suatu brand memanifestasikan dan memvibrasikan eksistensi (behaviour, belief, character, vision) dirinya.

Brand expression terdiri dari tiga unsur, yaitu brand positioning, brand identity dan brand personality. Brand positioning merupakan cara bagaimana brand agar lebih baik dan berbeda dari pesaingnya. Brand identity terdiri dari aspek prinsip, tujuan dan perwujudan visualnya. Sedangkan brand personality merupakan dari aspek karakter brand.

Dalam konsep brand expression yang terdiri dari tiga bagian seperti yang dijelaskan Gelder, S.V (2005) mencakup tiga bagian yaitu brand positioning, brand identity dan brand personality.

Continue reading Ekpresikan Brand