Tag Archives: BPJS

MENAKAR MASA DEPAN JKN PASCA PILPRES: Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Bagian 2)

KIS (Kartu Indonesia Sehat) :Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu?

c7978c775a65f9192c3cf40f11fad224_XLAdalah sebuah janji politik yang menjadi blunder bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, walaupun kebanyakan masyarakat ‘awam’ yang tidak mengikuti perkembangan era pembiayaan kesehatan (JKN) kembali menikmati janji politik di era kampanye terdahulu. Ya, Jamak orang sudah tahu apa itu Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan sebuah produk pemerintahan Jokowi JK yang memberi bantuan kepada masyarakat miskin.

Pertanyaannya masyarakat miskin yang mana?

Masyarakat Miskin yang dimaksud Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN. Tahapan ini riskan karena dimungkinkan terjadi tumpang tindih data. Sejak peluncuran program KIS Senin (3/11) lalu tampaknya sampai dengan saat ini belum ada sinkronisasi data dengan daerah. Kekhawatiran dikarenakan ada kecenderungan tumpang tindih data yang sudah masuk di BPJS selaku PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Seperti yang disampaikan Agoeng Setiawan, Kepala Kepersertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS KCU Kediri di Surabaya Post (4/11) bahwa jika program KIS yang diluncurkan pemerintah memang sudah berjalan, namun pihaknya harus mengsinkronisasikan data yang sudah ada dengan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sinkronisasi data ini menjadi sangat penting agar nantinya tidak terjadi identitas dobel penerima bantuan dari Pemerintah, salah satunya adalah rawan dobel data di NIK karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan melalukan audit. Sinkronisasi dalam pendataan KIS maupun BPJS Kesehatan PBI harus bisa mencantumkan NIK sehingga potensi kesalahan dalam pendataan bisa minimal.

Diakui beberapa pihak, meskipun program KIS ini sudah diluncurkan pemerintah, pihak BPJS belum ada pemberitahuan secara langsung dari pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah agar pendataan peserta BPJS Kesehatan dan KIS tidak tumpang tindih. Dari situasi ini, kabarnya Menteri Kesehatan minggu ini melakukan safari ke beberapa daerah, salah satunya untuk sosialisasi KIS ke provider pelayanan kesehatan daerah. Hari ini (6/11) Menteri Kesehatan melakukan kunjungan di Surabaya.

Sasaran KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk siapa?

Diawal tadi sempat saya singgung, bahwa sasaran KIS ini diperluas tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, akan tetapi Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin (PBI) pun berhak mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan tersebut.

Berapa Jumlah kartu yang akan dibagikan oleh pemerintah?

Menurut Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugihartanto, Senin (3/11) diperkirakan kartu ini akan dibagikan kepada 88,1 juta orang, lebih banyak dari jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN yang hanya mencakup 86,4 juta orang.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan

Nah bagaimana pelaksanaan KIS di Fasilitas Kesehatan, Berikut penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor HK.03.03/III/3555/2014 tentang Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan tertanggal 5 November 2014
1. Pemegang KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar PBI JKN ditambah peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahhir dari orang tua peserta PBI. KIS secara bertahap akan menggantikan seluruh identitas peserta PBI JKN.
2. Pelayanan keseahtan bagi pemegang KIS adalah sama dan tidak ada perbedaan sebagaimana pelayanan kesehatan bagi peserta PBI JKN.
3. Kartu peserta PBI JKN Kesehatan yang masih digunakan oleh peserta PBI JKN karena belum digantikan, tetap berlaku sebagaimana KIS sampai seluruh peserta PBI JKN telah mempunyai KIS.
4. Penyelenggaraan pembiayaan KIS sepenuhnya tetap dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
5. Perluasan manfaat KIS adalah sinergi dan terintegrasinya pelayanan kesehatan perorangan dengan promotif, preventif, skrining yang akan diatur lebih lanjut secara teknis.
6. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi menyebarluaskan informasi mengenai KIS ini serta menginstruksikan agar seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pemegang KIS.

Analisa dan Catatan Pinggir
Setelah menulis dan memaparkan perihal KIS maka saya berpendapat bahwa:
1. Program KIS ini cenderung dipaksakan untuk memenuhi janji politik. Janji politik yang sudah “mempesona” masyarakat. Dan memang dapat diakui itu upaya PDI-P untuk “menjual” KIS sangat cerdas dan pinter.
2. Sebenarnya KIS merupakan bentuk dari BPJS versi PBI. Dari pemberlakuannya dulu memang mekanisme kuota BPJS PBI menjadi tanggungjawab renteng Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Propinsi. Ini merupakan Re-Branding Kartu. KIS mengganti Kartu JKN PBI.
3. Provider Layanan Kesehatan tidak perlu bingung tentang alur pelayanan. Karena toh alurnya sama dengan alur JKN PBI. Kecuali untuk sinkronisasi data NIK yang mungkin dalam bulan-bulan ini akan sedikit merepotkan.
4. Pemerintah Presiden Jokowi “hanya” memperluas cakupan kepersertaan karena program KIS juga menyasar golongan rentan miskin yang selama ini tidak masuk JKN PBI dan masyarakat yang dimaksud harus secara sukarela membayar iuran melalui JKN Mandiri (Kelas I, II, dan III). Perluasan cakupan kepersertaan ini menjadi “komoditi politik” bagi Pemerintah.
5. Pemerintah sedikit lupa, jika dengan meningkatkan cakupan kepersertaan tanpa disertai peningkatan upaya preventif, evaluasi INA CBGs, peningkatan kapasitas RS Pemerintah termasuk didalamnya masalah keadilan bagi nakes. Tanpa itu, akan terjadi KLB pasien di RS tipe A dan penolakan pasien dimana-mana.
6. Sudah waktunya pemerintah lebih menjadikan UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF sebagai Komoditi Politik. Karena komoditi ini lebih kecil biaya, dan menguntungkan investasi negara jangka panjang. Soal ini akan saya bahas di cacatan pinggir saya soal “Komoditi Politik Kesehatan”.

Kesimpulan akhir dari pertanyaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu Sebuah Evaluasi atau Re-Branding Kartu? Jawabnya: Secara tegas tanpa masuk ke Zona Abu-abu saya mengatakan KIS adalah Program Re-Branding Kartu. 😉

Catatan dari Seminar Kebijakan Kesehatan (SJSN-BPJS) FKM Unair, 06 JULI 2013

 “Persiapan Sistem, Tenaga, Dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014”

Beberapa bulan lagi kita semua akan memasuki suatu era baru dalam dunia kebijakan kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan. Sudah tidak menjadi hal ‘tabu’ jika semua praktisi kesehatan mengetahui bahwa per 1 Januari 2014 kita akan memulai suatu era baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. SJSN-BPJS adalah jawabannya.

Mengingat urgensinya maka Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UA kemarin (6 Juli 2013) mengadakan sebuah seminar nasional tentang “Persiapan Sistem, Tenaga, dan Fasilitas Kesehatan Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014” yang bertempat di Gramedia Expo, Surabaya, Jawa Timur.  Seminar yang diadakan dalam bentuk panel tersebut berkenan hadir untuk memaparkan gagasannya adalah Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit), Direktur utama PT. ASKES yang diwakili oleh Ibu Sri Ponco Handayani, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes RI dr. HR. Heri Kuswenda, M.Kes dan Beberapa stakeholder kesehatan di tingkat Dinas Kota dan Propinsi di Jawa Timur

Beberapa topik yang dibahas dalam panel tersebut antara lain mengenai persiapan sistem, tenaga dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat operasional. Dari 3 sesi panel yang diadakan, antusisme tergambar dari beberapa pertanyaan peserta seminar. Optimisme yang cukup terhadap pelaksanaan sistem SJSN-BPJS terlihat jelas. Diantaranya sebagaian besar bertanya tentang masalah teknis sistem mutu pelayanan dan pembayaran di PPK 1 melalui kapitasi. Diskusi dan tanya jawab semakin menarik pada saat panelis memaparkan pandangan dan kritisi tentang kebijakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem SJSN-BPJS tahun depan, seperti pedoman penyelenggaraan klinik, sistem rujukan perorangan, registrasi tenaga kesehatan dan praktek bidan.

Sebagai penutup seminar nasional kemarin, Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (SJSN-BPJS) membutuhkan perubahan Mindset dan Budaya secara secara total. Perubahan ini harus meliputi pemahaman konsep tentang kapitasi dan INA-CBG’s, termasuk persiapan fasilitas pelayanan di PPK tingkat 1, 2 dan 3.

Dari seminar nasional ini para penyaji dan panelis sepakat untuk menjadikan sistem rujukan, mekanisme kapitasi dan batasan kewenangan pelayanan kesehatan tingkat-1, tingkat-2 serta tingkat-3 sebagai hal yang perlu dicermati untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan SJSN-BPJS khususnya dalam bidang kesehatan pada tahun 2014 besok.

Perubahan selalu menimbulkan kecemasan. Sebagai obyek perubahan sesuatu yang menyakitkan. Pelaku perubahan sesuatu yang menantang. Perancang perubahan sesuatu yang menggairahkan.

RUU BPJS Terkini

Dear PDBKers,

Apa kabar? Tentunya semua sedang sibuk beraktifitas….smg sehat semua….

Berita gembira:

Kedepan para dokter dan tenaga kes kita akan terjamin jika alami kecelakaan….akan ada jaminan kecelakaan kerja bagi PNS..yg selama ini sudah ada namun masih dalam bungkus yg lain…

Saat ini hari terakhir pembahasan RUU BPJS, karena bsk pagi harus masuk ke sidang paripurna utk di “sah” kan….

Dari ruang sidang komisi 9 DPR RI Saat ini dalam rapat panja akhirnya terjadi kesepakatan baru bahwa akan dibentuk 2 bh BPJS dengan komposisi urusan program 1:4  yaitu

1) BPJS Kesehatan mengurus program jaminan kesehatan: 

2) BPJS Ketenakerjaan mengurus program  jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan haritua.

Awalnya posisi pengelompokkan program dalam  bpjs adalah 3:2 yang bpjs 1 ngurus 3 program jaminan (kes, kecelakaan kerja, kematian) dan bpjs2 ngurus 2 program (pensiun, hari tua) 

Kesepakatan BPJS dg posisi 1;4 tsb akan dibawa dalam Raker Pansus malam nanti (mungkin tengah malam nanti)

Transformasi BPJS disepakati sbb:

1) PT Askes akan transform menjadi BPJS Kes, dan

2) PT Jamsostek akan transform menjadi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS akan dikelola oleh dua Organ:

1) Dewan Pengawas yg tdd 7 anggota (dari unsur pemerintah 2, pemberi kerja 2, pekerja2, dan masyarakat 1)

2) Direksi ( minimal 5 anggota) dari unsur profesional

Pengawasan eksternal BPJS oleh BPK dan OJK (yg UU OJK nya baru di sah kan dalam sidang paripurna pada hari ini 27 okt 2011)

Proses seleksi Dewas dan Direksi dilakukan scr terbuka,….khusus untuk calon Dewas dr unsur non pemerintah stlah lulus dr Pansel akan dilakukan fit dan proper oleh DPR baru ditetapkan oleh presiden…

Saat ini masih sedang berlangsung penyusunan pasal pengaturan ttg Hubungan antar Lembaga, dan menyisir seluruh pasal termasuk pasal2 yg masish pending..jadi masih perlu wkt cukup panjang….bisa2 sampai subuh nanti …. hehehe

Demikian sekilas info ttg isi bakal UU BPJS….

Semoga bermanfaat….

Salam sukses PDBK

#by THERESIA RONNY

Dear PDBKers,

Akhirnya lobby tidak mencapai kata sepakat…..Sehingga sidang / raker pansus diskors….

Pemerintah tetep berpendapat bpjs 2 (ketenagakerjaan) mulai beropersi tahun 2016, sdkan DPR minta 1 januari tahun 2014 bersamaan dengan BPJS kesehatan….

Jam 8 nanti Pansus akan konsultasi dengan Pimpinan DPR, baru kemudian kita akan tahu apa hasilnya

Salam sukses PDBK

#by THERESIA RONNY

===========================================================