Category Archives: Kliping

PERPRES 82/2018 TUAI OPINI BERBEDA DI MASYARAKAT

JATIMNET.COM, Surabaya – Keluarnya Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 terkait pajak hasil tembakau yang digunakan untuk menambal jaminan kesehatan menimbulkan pro kontra.

Banyak pihak yang menilai dana hasil tembakau untuk jaminan kesehatan sosial adalah salah kaprah. Bahkan pengamat peralihan anggaran tersebut semakin mendorong peningkatan aktivitas merokok.

Anggapan itu ditepis oleh Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes, menilai tidak ada yang salah dengan peralihan dana hasil tembakau untuk kesehatan.

“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, namun ada beberapa narasi dari media tertentu yang membuat salah paham di masyarakat. Itu perlu diluruskan,” ucapnya saat dihubungi oleh Jatimnet, Senin 24 September 2018.

Ilham menganggap pajak rokok itu adalah penebusan dosa bagi perusahaan tembakau. Yang karenanya berbagai penyakit itu muncul dan menyerang masyarakat. Sehingga peningkatan defisit BPJS Kesehatan itu sebagai konsekuensi yang harus dibayar oleh pelaku dan produsen rokok.

Selain itu, meskipun sudah menaikkan defisit BPJS Kesehatan serta membayar pajak, bukan berarti menyuruh untuk terus merokok.

“Kalau arah pemikirannya ke situ, sama saja kita semua membuat lingkaran setan. Jumlah defisit BPJS kesehatan akan naik, dan konsumen rokoknya juga tetap naik,” ucapnya.

Menurutnya, posisi pemerintah saat ini memang tidak mudah. Namun seharusnya juga memberikan narasi, supaya tidak ada pemikiran yang salah. Selain itu, juga tidak boleh memberi sedikit celah kepada industri rokok, yang menjadikan pajak sebagai alasan.

Pendapat berbeda disampaikan Komnas Pengendalian Tembakau yang menganggap alokasi pajak rokok untuk menutup defisit BPJS sangat keliru.

“Terus terang saya gagal paham. Pemerintah memutuskan mengambil dana pencegahan penyakit katastropik, tapi bersumbernya dari pajak rokok daerah. Dan itu untuk menambal defisit pengobatan penyakit katastropik,” ungkap Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Widyastuti Soerojo, dalam keterangan resminya.

Widyastuti mengatakan akan fatal jika pajak rokok diharapkan mengikuti kebutuhan untuk menambal defisit. Tanpa ada keinginan menaikkan harga rokok, ini akan memaksa produsen menaikkan produksi dan masyarakat meningkatkan konsumsi.

Menurut Komnas Pengendalian Tembakau, menutup defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana pajak rokok daerah adalah hal yang tidak bijaksana.

Pertama, pajak rokok daerah adalah hak daerah sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Perpres 82/2018 ini telah melangkahi undang-undang.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap keputusan pemerintah mengalokasikan pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, membuat perokok menjadi pahlawan.

Artikel asli dapat dilihat di https://jatimnet.com/perpres-28-2018-tuai-opini-berbeda-di-masyarakat/

Isu kesehatan yang terpinggirkan dalam Pilkada

Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018)
Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018) Reno Esnir /Antara Foto

Seluruh dunia merayakan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April, termasuk di Jakarta ketika hari bebas kendaraan pada Minggu (8/4/2018). Beragam aksi dan kampanye berlangsung di tengah ingar-bingar persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Indonesia.

Pilkada serentak di 171 daerah tahun ini telah memasuki masa kampanye dan debat publik sejak 15 Februari-26 Juni 2018. Masyarakat dapat memelototi arah kebijakan, visi, dan para kandidat di daerahnya masing-masing, termasuk pentingnya isu kesehatan.

Tak hanya momen perayaan hari kesehatan dunia, pentingnya isu kesehatan sebenarnya dapat terpotret dari angka harapan hidup yang relatif rendah di antara daerah penyelenggara Pilkada. Rendahnya angka harapan hidup seharusnya menjadikan isu kesehatan sebagai agenda utama pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, 70 persen wilayah Pilkada 2018 memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,06 tahun. Artinya, mayoritas wilayah yang menggelar Pilkada memiliki indeks kesehatan yang rendah.

Di level provinsi, hanya empat wilayah yang penduduknya memiliki harapan hidup lebih lama daripada rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sementara 13 provinsi lainnya, masih di bawah rata-rata nasional.

Continue reading Isu kesehatan yang terpinggirkan dalam Pilkada

Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual

Secara global, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, isu mengenai kesehatan mental memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan global. Sejak dua dekade yang lalu, WHO mengeluarkan definisi sehat sebagai suatu kondisi dimana seorang indvidu mencapai “…tak sekedar bebas dari penyakit, melainkan mampu mencapai kesejahteraan fisik, mental dan sosial.”

Continue reading Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual

Penderita gangguan mental makin terpojok oleh relasi kuasa yang timpang

File 20180312 30994 16zlz87.jpg?ixlib=rb 1.1
SweetLeMontea/Shutterstock

Rizqy Amelia Zein, Universitas Airlangga

Pekan lalu upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggendong anak kecil di jembatan tol Kebun Jeruk, ramai diberitakan. Percobaan bunuh diri akhir-akhir ini kian marak tidak hanya di kota besar seperti di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan daerah lain.

Masalah ini seharusnya menjadi peringatan penting bahwa masyarakat harus memberi perhatian pada persoalan kesehatan mental yang dialami oleh orang-orang dekat dan anggota masyarakat.

Human Rights Watch menggambarkan kehidupan para penderita gangguan mental berat di Indonesia seperti kehidupan di neraka. Setidaknya 57 ribu penderita gangguan mental berat dipasung di seluruh di Indonesia.

Kementerian Kesehatan juga mencatat setidaknya 90% penderita Skizofrenia tidak mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemasungan, pengurungan, pengucilan, dan bentuk diskriminasi lainnya merupakan manifestasi praktik kuasa yang sifatnya opresif atau menindas. Penyandang disabilitas dibatasi ruang hidupnya dan dikucilkan secara sosial karena dituduh mengganggu stabilitas sosial.

Relasi kuasa yang opresif rentan membuat penyandang disabilitas psikososial menginternalisasi perasaan inferior dan tidak berharga, akibat label liyan yang mereka terima. Dalam psikologi, perasaan tak berdaya yang muncul dari pengabaian dan pengucilan ini sering dikonseptualisasikan sebagai learned helplessness.

Faktor citra diri yang keliru akibat prasangka dan stigma yang dilekatkan pula pada keluarga dan kerabat terdekat yang menjadi pendamping, membuat jalan menuju pemulihan mereka menjadi semakin terjal.

Pendekatan biomedis

Pendekatan biomedis mengasumsikan bahwa penyebab penyakit (etiologi) gangguan mental adalah patologi internal. Hal ini terjadi karena pasien gagal mengelola dan menyelesaikan masalah (coping) atas dorongan-dorongan dan ide-ide yang irasional.

Pendekatan ini lebih populer dalam menjelaskan etiologi sebagian besar jenis gangguan kesehatan mental, seperti Skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan depresi mayor. Begitu kuatnya pengaruh pendekatan ini, terapi biomedis dianggap sebagai satu-satunya obat mujarab untuk memulihkan penderita.

Padahal, pengalaman ketertindasan dan ekslusi sosial, yang tampak dalam sebagian besar gejala gangguan mental, sulit ditepis sebagai penyebab penting yang menjelaskan timbulnya gangguan mental. Skizofrenia misalnya—faktor risiko yang menimbulkan gejala pertama selalu melibatkan peristiwa yang amat traumatik dan episode kekerasan yang dilakukan orang terdekat, terutama pada masa awal kehidupan penderita.

Trauma dan kekerasan hanya terjadi bila terdapat relasi kuasa yang tak setara dan efeknya yang paling mungkin adalah timbulnya perasaan tak berdaya yang dirasakan korban.

Gejala-gejala yang mengarah pada Skizofrenia pun menyiratkan adanya isu mengenai kontrol dan kuasa. Misalnya, pasien merasa ada kekuatan tak terlihat sedang mengontrol pikiran mereka atau gejala delusi yang melibatkan keyakinan irasional pasien bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menentukan suatu kejadian di masa depan.

Pasien dengan gangguan obsesif-kompulsif juga menyiratkan adanya perasaan tidak berdaya dalam mengelola hasrat atas kontrol terhadap lingkungan eksternal. Penderita gangguan makan, baik hypergymnasia, bulimia maupun anorexia, mengalami kesulitan dalam mengontrol pola makan mereka.

Relasi kuasa yang timpang

Relasi kuasa sebagai penyebab penyakit sosial gangguan mental sekaligus dapat menjadi penjelasan mengapa insiden gangguan mental lebih banyak terjadi pada individu dari kelompok sosial dengan status sosio-ekonomi bawah seperti orang-orang miskin, perempuan, dan etnis minoritas.

Beberapa riset menunjukkan bahwa gangguan mental pada kelompok-kelompok marjinal ini terjadi akibat perilaku diskriminatif dan rasisme yang mereka alami selama hidupnya. Tentu saja ini menguatkan dugaan para sosiolog bahwa gangguan mental merupakan konsekuensi logis dari relasi sosial, baik antarindividu atau antarkelompok, yang menindas dan diskriminatif.

Karena itu, isu tentang kuasa dan relasi sosial tidak boleh diabaikan dalam diskusi mengenai penyebab dan proses pemulihan orang dengan gangguan mental, meski kaitan antara keduanya, secara empiris, tidak tampak terlalu jelas.

Filsuf Prancis Michel Foucault menjelaskan kuasa sebagai produk dari relasi sosial. Dia membedakan kuasa menjadi dua tipe yang berbeda: kuasa digdaya (sovereign) dan kuasa pematuhan (disciplinary). Sovereign atau power over menurut Jerry Tew merupakan bentuk kuasa yang lazim dipahami awam. Kuasa merupakan bentuk kekuatan yang “dimiliki” seseorang, coraknya represif (bahkan bisa bersifat manipulatif dan eksploitatif), dan relasi yang terbentuk cenderung berbentuk dominasi yang menindas.

Sebaliknya, disciplinary atau power together (kuasa bersama) merupakan teknik yang dapat dilatih, sifatnya intensional dan produktif. Selama ini, cara masyarakat dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan merawat penderita gangguan mental lebih banyak dengan mempraktikkan power over, yang sifatnya koersif, menindas, dan menihilkan aspek kemanusiaan.

Lalu bagaimana penyembuhannya?

Kunci penting dalam proses pemulihan gangguan mental adalah restrukturisasi relasi kuasa. Praktik relasi kuasa yang co-operative dan protective (bukan opresif) dapat menjadi komplemen terapi biomedis yang amat ampuh. Yang harus kita lakukan bersama adalah mendorong masyarakat mengidentifikasi modal sosial dan kultural. Masyarakat perlu mengubah narasi powerlessness dan ekslusi sosial dalam pemulihan penderita gangguan mental menjadi pemberdayaan dan inklusi sosial.

Elemen kunci dalam praktik co-operative power adalah aliansi dan solidaritas—mendorong penderita untuk merengkuh kembali kontrol atas kehidupannya dan perannya dalam masyarakat dengan cara saling memberikan dukungan kepada sesama penderita.

Karena itu, peran kelompok pendukung seperti Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) atau Bipolar Care Indonesia sangat krusial dalam proses pemulihan gangguan mental. Relasi sosial yang terbentuk sesama penderita (dan keluarga yang merawat) inilah yang melahirkan aksi kolektif, dukungan sesama penderita, dan perasaan berdaya.

Praktik relasi kuasa yang produktif selanjutnya adalah protective power– anggota masyarakat yang bukan penderita memberi dukungan dan pertolongan agar kondisi penyandang disabilitas psikososial dapat pulih. Setidaknya masyarakat berusaha untuk tidak memperburuk kondisi yang mereka hadapi.

Perjuangan untuk mengeliminasi stigma dan diskriminasi pada penderita dan keluarga yang merawat penderita gangguan mental masih butuh proses panjang. Tak hanya itu, mayoritas tenaga medis masih meyakini bahwa kesembuhan gangguan mental hanya dapat dicapai bila gejala gangguan hilang sama sekali.

Dengan asumsi semacam itu, tentu saja kesembuhan menjadi hal yang mustahil bagi penderita gangguan mental berat. Padahal, konsep kesembuhan yang paripurna bagi penyandang disabilitas psikososial adalah keberhasilan mereka meraih kontrol atas diri mereka sendiri.

The ConversationKemampuan mereka untuk mengarahkan tujuan hidupnya pada hal-hal yang positif, mengelola dorongan-dorongan yang negatif dan pada akhirnya, menjalani kehidupan yang bermakna, perlu terus dikuatkan.

Rizqy Amelia Zein, Dosen di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Universitas Airlangga

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.