Category Archives: Home

Membaca adalah Kunci

Rabu, 2 Mei 2018. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Saya yakin banyak yang datang pagi-pagi hari ini untuk bersiap upacara bendera. Termasuk Ibu-ibu yang kebetulan suaminya seorang Guru ataupun Dosen, atau lebih dari itu Ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah. Kalau pas kebagian jatah upacara bendera pasti akan sedikit lebih dini menyiapkan sarapan. Tapi tentu tidak semua orang mengalaminya.

Ibarat serimonial upacara, sistem pendidikan kita saat ini tengah mencari bentuk keseimbangan dan kesetimbangan. Apakah itu salah? saya pikir juga tidak. Tentu beragam sistem yang saat ini ada adalah sebuah ekses dari apa yang dinamakan perubahan. Seperti beberapa tahun belakangan di pendidikan tinggi kita tergerak dengan genggap gempita soal publikasi, sitasi, H-index dan persoalan lain yang lebih bernilai kuantitatif. Semua soal angka, begitu ukuran yang ada saat ini.

Continue reading Membaca adalah Kunci

Penderita gangguan mental makin terpojok oleh relasi kuasa yang timpang

File 20180312 30994 16zlz87.jpg?ixlib=rb 1.1
SweetLeMontea/Shutterstock

Rizqy Amelia Zein, Universitas Airlangga

Pekan lalu upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggendong anak kecil di jembatan tol Kebun Jeruk, ramai diberitakan. Percobaan bunuh diri akhir-akhir ini kian marak tidak hanya di kota besar seperti di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan daerah lain.

Masalah ini seharusnya menjadi peringatan penting bahwa masyarakat harus memberi perhatian pada persoalan kesehatan mental yang dialami oleh orang-orang dekat dan anggota masyarakat.

Human Rights Watch menggambarkan kehidupan para penderita gangguan mental berat di Indonesia seperti kehidupan di neraka. Setidaknya 57 ribu penderita gangguan mental berat dipasung di seluruh di Indonesia.

Kementerian Kesehatan juga mencatat setidaknya 90% penderita Skizofrenia tidak mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemasungan, pengurungan, pengucilan, dan bentuk diskriminasi lainnya merupakan manifestasi praktik kuasa yang sifatnya opresif atau menindas. Penyandang disabilitas dibatasi ruang hidupnya dan dikucilkan secara sosial karena dituduh mengganggu stabilitas sosial.

Relasi kuasa yang opresif rentan membuat penyandang disabilitas psikososial menginternalisasi perasaan inferior dan tidak berharga, akibat label liyan yang mereka terima. Dalam psikologi, perasaan tak berdaya yang muncul dari pengabaian dan pengucilan ini sering dikonseptualisasikan sebagai learned helplessness.

Faktor citra diri yang keliru akibat prasangka dan stigma yang dilekatkan pula pada keluarga dan kerabat terdekat yang menjadi pendamping, membuat jalan menuju pemulihan mereka menjadi semakin terjal.

Pendekatan biomedis

Pendekatan biomedis mengasumsikan bahwa penyebab penyakit (etiologi) gangguan mental adalah patologi internal. Hal ini terjadi karena pasien gagal mengelola dan menyelesaikan masalah (coping) atas dorongan-dorongan dan ide-ide yang irasional.

Pendekatan ini lebih populer dalam menjelaskan etiologi sebagian besar jenis gangguan kesehatan mental, seperti Skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan depresi mayor. Begitu kuatnya pengaruh pendekatan ini, terapi biomedis dianggap sebagai satu-satunya obat mujarab untuk memulihkan penderita.

Padahal, pengalaman ketertindasan dan ekslusi sosial, yang tampak dalam sebagian besar gejala gangguan mental, sulit ditepis sebagai penyebab penting yang menjelaskan timbulnya gangguan mental. Skizofrenia misalnya—faktor risiko yang menimbulkan gejala pertama selalu melibatkan peristiwa yang amat traumatik dan episode kekerasan yang dilakukan orang terdekat, terutama pada masa awal kehidupan penderita.

Trauma dan kekerasan hanya terjadi bila terdapat relasi kuasa yang tak setara dan efeknya yang paling mungkin adalah timbulnya perasaan tak berdaya yang dirasakan korban.

Gejala-gejala yang mengarah pada Skizofrenia pun menyiratkan adanya isu mengenai kontrol dan kuasa. Misalnya, pasien merasa ada kekuatan tak terlihat sedang mengontrol pikiran mereka atau gejala delusi yang melibatkan keyakinan irasional pasien bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menentukan suatu kejadian di masa depan.

Pasien dengan gangguan obsesif-kompulsif juga menyiratkan adanya perasaan tidak berdaya dalam mengelola hasrat atas kontrol terhadap lingkungan eksternal. Penderita gangguan makan, baik hypergymnasia, bulimia maupun anorexia, mengalami kesulitan dalam mengontrol pola makan mereka.

Relasi kuasa yang timpang

Relasi kuasa sebagai penyebab penyakit sosial gangguan mental sekaligus dapat menjadi penjelasan mengapa insiden gangguan mental lebih banyak terjadi pada individu dari kelompok sosial dengan status sosio-ekonomi bawah seperti orang-orang miskin, perempuan, dan etnis minoritas.

Beberapa riset menunjukkan bahwa gangguan mental pada kelompok-kelompok marjinal ini terjadi akibat perilaku diskriminatif dan rasisme yang mereka alami selama hidupnya. Tentu saja ini menguatkan dugaan para sosiolog bahwa gangguan mental merupakan konsekuensi logis dari relasi sosial, baik antarindividu atau antarkelompok, yang menindas dan diskriminatif.

Karena itu, isu tentang kuasa dan relasi sosial tidak boleh diabaikan dalam diskusi mengenai penyebab dan proses pemulihan orang dengan gangguan mental, meski kaitan antara keduanya, secara empiris, tidak tampak terlalu jelas.

Filsuf Prancis Michel Foucault menjelaskan kuasa sebagai produk dari relasi sosial. Dia membedakan kuasa menjadi dua tipe yang berbeda: kuasa digdaya (sovereign) dan kuasa pematuhan (disciplinary). Sovereign atau power over menurut Jerry Tew merupakan bentuk kuasa yang lazim dipahami awam. Kuasa merupakan bentuk kekuatan yang “dimiliki” seseorang, coraknya represif (bahkan bisa bersifat manipulatif dan eksploitatif), dan relasi yang terbentuk cenderung berbentuk dominasi yang menindas.

Sebaliknya, disciplinary atau power together (kuasa bersama) merupakan teknik yang dapat dilatih, sifatnya intensional dan produktif. Selama ini, cara masyarakat dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan merawat penderita gangguan mental lebih banyak dengan mempraktikkan power over, yang sifatnya koersif, menindas, dan menihilkan aspek kemanusiaan.

Lalu bagaimana penyembuhannya?

Kunci penting dalam proses pemulihan gangguan mental adalah restrukturisasi relasi kuasa. Praktik relasi kuasa yang co-operative dan protective (bukan opresif) dapat menjadi komplemen terapi biomedis yang amat ampuh. Yang harus kita lakukan bersama adalah mendorong masyarakat mengidentifikasi modal sosial dan kultural. Masyarakat perlu mengubah narasi powerlessness dan ekslusi sosial dalam pemulihan penderita gangguan mental menjadi pemberdayaan dan inklusi sosial.

Elemen kunci dalam praktik co-operative power adalah aliansi dan solidaritas—mendorong penderita untuk merengkuh kembali kontrol atas kehidupannya dan perannya dalam masyarakat dengan cara saling memberikan dukungan kepada sesama penderita.

Karena itu, peran kelompok pendukung seperti Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) atau Bipolar Care Indonesia sangat krusial dalam proses pemulihan gangguan mental. Relasi sosial yang terbentuk sesama penderita (dan keluarga yang merawat) inilah yang melahirkan aksi kolektif, dukungan sesama penderita, dan perasaan berdaya.

Praktik relasi kuasa yang produktif selanjutnya adalah protective power– anggota masyarakat yang bukan penderita memberi dukungan dan pertolongan agar kondisi penyandang disabilitas psikososial dapat pulih. Setidaknya masyarakat berusaha untuk tidak memperburuk kondisi yang mereka hadapi.

Perjuangan untuk mengeliminasi stigma dan diskriminasi pada penderita dan keluarga yang merawat penderita gangguan mental masih butuh proses panjang. Tak hanya itu, mayoritas tenaga medis masih meyakini bahwa kesembuhan gangguan mental hanya dapat dicapai bila gejala gangguan hilang sama sekali.

Dengan asumsi semacam itu, tentu saja kesembuhan menjadi hal yang mustahil bagi penderita gangguan mental berat. Padahal, konsep kesembuhan yang paripurna bagi penyandang disabilitas psikososial adalah keberhasilan mereka meraih kontrol atas diri mereka sendiri.

The ConversationKemampuan mereka untuk mengarahkan tujuan hidupnya pada hal-hal yang positif, mengelola dorongan-dorongan yang negatif dan pada akhirnya, menjalani kehidupan yang bermakna, perlu terus dikuatkan.

Rizqy Amelia Zein, Dosen di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Universitas Airlangga

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.

Saat Anakku Imunisasi

Perdebatan klasik halal-tidaknya vaksin, nyatanya mampu menutup mata sebagian orang terhadap manfaatnya yang jauh lebih besar. Padahal, dalam kacamata kebijakan, imunisasi mempunyai dampak luar biasa.
.

Tidak hanya berpotensi menyelamatkan banyak jiwa, imunisasi juga menjamin kesejahteraan suatu bangsa.
.

Relasi antara kesehatan dan kesejahteraan merupakan topik yang amat digemari para peneliti kebijakan kesehatan. Sudah menjadi logika umum bahwa kesehatan dan kesejahteraan memiliki hubungan timbal balik.

Bangsa yang sejahtera memiliki rakyat yang sehat, dan sebaliknya, bangsa yang rakyatnya sehat tentunya akan sejahtera.
.

Vaksinasi dalam kacamata kebijakan merupakan proses penting dalam mencegah keluarnya inefficient cost. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi DPT pada anak-anak kita, orang tua (dan negara) dapat terhindar dari potensi pengeluaran biaya kesehatan yang harus ditanggung bila anaknya menderita difteri, pertusis, atau tetanus.

Dari pasar tradisional kami bangkit!

Ibu saya adalah pelaku ekonomi sesungguhnya. Tahu dan merasakan betul kondisi ekonomi di kalangan bawah. Kami memberanikan membuka toko klontong sejak tahun 1993. Saya ingat karena adik saya waktu itu belum genap satu tahun. Apa yang membuat Ibu pada akhirnya berani bersaing di pasar, tidak lebih untuk berusaha membantu perekonomian keluarga. Ayah kami lulusan PGA 4 tahun. Setara dengan pendidikan SMA saat ini, dan menjadi guru SD. Walaupun pada akhirnya ada cerita lain sehingga beliau menjadi guru SMA dan mempunyai strata yang sama denganku saat ini.
Hingga saat ini Ibu masih bekerja, susah untuk menghentikannya bekerja. Apalagi sebenarnya sudah tidak ada lagi yang menjadi tanggungannya. Setelah anak-anaknya sudah mandiri. Kondisi ekonomi keluarga juga sangat cukup. Apa gerangan yang membuatnya enggan meninggalkan pasar? Ya hubungan pertemanan dan kebiasaan bangun pagi pulang siang itu yang berat ditinggalkan. Kebiasaan itu sudah menjadi bagian hidup sejak kecil dulu. Dari pasar juga terjalin hubungan persaudaraan. Depan toko Ibu ada Bu Haji penjual ayam, ada penjual daging, penjual bumbu dan gilingan kelapa. Hubungan sosial diantara mereka yang menjadi support system dari serangkaian masalah kehidupan termasuk masalah dengan anak-anaknya.
Pendidikan yang kami peroleh hingga saat ini pun adalah murni beasiswa Ibu. Dari jualan klontong, panci, dandang, piring, sendok, gayung dan teman-temannnya. Betapa hebatnya peran perekonomian rakyat kecil yang menjadi soko guru perekonomian nasional. Pasar tradisional adalah tumpuan, melawan terpaan Kapitalisme Global.

Terimakasih Ibu, terimakasih sudah menjadi bagian cerita hidup kami yang tidak melulu soal suka.

Who Is Eva Marie Saint? Reintroducing the 1955 Oscar Winner — TIME

There were plenty of familiar faces among the presenters at the 90th Academy Awards Sunday night, from Black Panther himself, Chadwick Boseman, to Mark Hamill and Gal Gadot. But one presenter may have been less recognizable to younger viewers, or those with only a passing interest in films of the 1950s and ‘60s. Eva Marie…

via Who Is Eva Marie Saint? Reintroducing the 1955 Oscar Winner — TIME

Isu Kesehatan dalam Kampanye Pilkada

isu kesehatan dalam kampanye pilkadaTAK lama lagi Pilkada 2018 digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Sebelum hari pemilihan, masa kampanye merupakan momen yang paling menyita perhatian. Pada masa kampanye, kandidat diberi kesempatan untuk menunjukkan gagasan kebijakan dan program. Harapannya, gagasan dan program yang mereka tawarkan bakal menjadi referensi pemilih.

Namun, belakangan kampanye acap dicirikan amat negatif, tidak etis, dan brutal oleh masyarakat (Lipsitz, Trost, Grossmann, & Sides, 2005). Masyarakat skeptis karena janji-janji kampanye sering minim realisasi setelah kepala dan wakil kepala daerah tersebut terpilih.

Muatan kampanye kandidat kepala daerah biasanya berkutat pada isu kesejahteraan, kemiskinan, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan). Problem kesehatan jarang sekali dimunculkan. Padahal, isu kesehatan adalah tantangan aktual, amat erat berkaitan dengan kesejahteraan. Kebijakan sektor kesehatan juga amat minim inovasi apabila dibandingkan dengan sektor yang lain.

Masih hangat dalam ingatan kita, kejadian luar biasa (KLB) difteri di 142 kabupaten/kota di 28 provinsi yang disebut-sebut sebagai wabah difteri terbesar dunia. Difteri menjangkiti sedikitnya 600 orang penderita, 38 pasien di antara dinyatakan meninggal. Belum lagi yang paling menyita perhatian media, KLB campak dan gizi buruk di Agast, Kabupaten Asmat, Papua. Puluhan balita meninggal karena wabah campak yang menyebar di 23 distrik dengan total sekitar 471 penderita. Kedukaan itu juga ditambah masih peliknya realisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan nasional. Pemerintah sejatinya juga berusaha meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan melakukan upaya kesehatan berbasis keluarga. Namun, rupanya, upaya tersebut masih jauh dari cukup.

Isu kesehatan dalam kampanye politik, terutama di Indonesia, cenderung menjadi isu perifer apabila dibandingkan dengan isu pendidikan dan ekonomi, terutama setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Rathomi, 2016). Isu kesehatan masih sering dipersempit menjadi kualitas pelayanan kesehatan. Padahal, penanganan masalah kesehatan hanya bisa dilakukan secara multisektoral, tidak semata-mata tanggung jawab otoritas kesehatan (Bambra et al., 2005; Oliver, 2006). Kepuasan masyarakat atas kualitas layanan kesehatan selalu ditentukan pada upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga program tersebut biasanya dijadikan pilihan pragmatis untuk mendulang suara.

Alih-alih membuat program yang strategis dan berkesinambungan, kampanye politik kandidat kepala dan wakil kepala daerah malah sering menonjolkan aspek transaksional dengan menjajakan layanan kesehatan gratis. Isu yang terakhir itu sesungguhnya sudah tidak relevan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat harus mendapat gagasan program dan kebijakan kesehatan yang lebih inovatif dan variatif.

Menawarkan inovasi dalam program kesehatan sebagai jalan untuk mendongkrak elektabilitas perlu menjadi strategi yang penting bagi para kandidat. Kandidat kepala dan wakil kepala daerah tidak boleh lagi menjadikan isu kesehatan sebagai isu perifer. Akibat derasnya arus informasi, masyarakat menjadi kian kritis sehingga para kandidat harus benar-benar menawarkan program yang berkualitas, yang bisa menjawab tantangan masalah kesehatan dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan kesehatan yang baik berawal dari komitmen pengalokasian anggaran pada program yang berkelanjutan. Komitmen calon kepala daerah juga dari awal harus dipastikan untuk mengalokasikan 10 persen dari total APBD guna program kesehatan, sesuai dengan amanat undang-undang. Filosofi utama program kesehatan harus dilandasi tiga nilai; berorientasi pada pencegahan, mendorong adopsi gaya hidup sehat, dan mewujudkan keadilan sosial dengan mendorong pemerataan. Program kesehatan harus lebih banyak diwujudkan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).

Kandidat kepala daerah pada masa kampanye disarankan untuk tidak lagi menggunakan gaya kampanye populis yang sekadar menjanjikan upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan, apalagi menggratiskan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menjual program penggratisan layanan kesehatan merupakan blunder fatal karena program tersebut ada sejak dulu. Yang juga harus dihindari oleh para kandidat ialah melakukan banyak ’’terobosan’’ program kesehatan tanpa memperhatikan prinsip dasar pengelolaan anggaran. Kesalahan seperti itu sering mengakibatkan pembangunan kesehatan di daerah stagnan.

Pada akhirnya, komitmen kandidat terhadap pembangunan kesehatan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu filosofi pengalokasian anggaran dan ketepatan sasarannya. Potensi anggaran daerah harus lebih banyak didorong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, respons aktif pada kasus dan kegawatdaruratan bencana kesehatan, serta perbaikan pencatatan data kesehatan. Semua hal tersebut harus diikuti dengan menjadikan kesehatan sebagai arus utama fokus pembangunan daerah, dengan mendorong masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat. Hal itulah yang seharusnya lebih banyak dieksplorasi oleh para kandidat ketika berkampanye daripada menjajakan janji kampanye kesehatan gratis, atau upgrade pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak lagi relevan.

*) Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya