Category Archives: Catatan Pinggir

Universalitas itu Bernama Universitas

The Thinker. Paul Stowe-United Kingdom
Credit: The Thinker. Paul Stowe-United Kingdom

Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo
Selasa, 30 Oktober 2018

UKMPIB tersebut berada di pengawasan rektor dan mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung dan menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB. Nasir menyatakan dengan adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi. (Sumber: https://republika.co.id/…/phdsaa428-aturan-ini-jaga-ideolog…#)

Saya memegangi kepala sambil berfikir, apa yang sedang dipikirkan para senior dan para petinggi di atas sana. Ketakutan atau cuma rasa defensif pemikiran saya pribadi sehingga pagi ini gejolak jiwa saya sebagai aktivis kampus naik (lagi).

Kekawatiran saya pagi ini singkatnya seperti ini.

Petikan berita dari Republika dan beberapa media online hari ini dan kemarin tidak banyak yang mungkin tahu, saya sendiri baru tahu beberapa hari kemarin dan ditegaskan dengan tautan yang dibagi oleh teman sesama aktivis BEM KM dulu.

Kekawatiran saya berkata bahwa akan terjadi sebuah kondisi munculnya para elitis muda, para partisan berdasi, dan bangku kuliah tidak lagi nyaman untuk semua. Sekat-sekat kelas menjadi penegas meruncingnya perbedaan ideologi praktis, politik praktis dan berujung pada siapa yang saat ini berkuasa dia yang memegang kendali. Dan ini pada level mahasiswa! kaum intelektual yang bermukim di sebuah institusi yang memuat narasi universalitas pemikiran.

Kemudian kebijakan yang dituangkan ke dalam Permenristek Dikti no. 55/2018 muncul sebersit pemikiran bahwa dengan membuka keran Ormek masuk kampus dan dinarasikan sebagai faktor penguat ideologi pancasila membuat saya berfikir keras. Dimanakah hubungannya. Alih-alih menjaga ideologi bangsa dan intoleransi, maka kemudian narasi ini bisa menjadi runyam. Pesan pak Nasir bisa membuka zaman orde lama dan saat pesan itu diterima para khalayak sebagai bebasnya perburuan kekuasaan di dalam kampus. Siapa yang menang dia yang berkuasa, siapa dan siapa.

Saya kemudian ingat Alm. Soe Hok Gie yang mengatakan begini.

“Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi “manusia-manusia yang biasa”. Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia. ”

Mahasiswa harus tumbuh sebagai “manusia biasa” sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa. Kaum intelektual, kaum yang mengedepankan prinsip universalitas, kebebasan berfikir, merdeka dari hegemoni dan sekat hitam-putih. Inilah mahasiswa.

Saya bukan orang yang tidak setuju. Karena bisa jadi ini jadi pendidikan politik bagi para mahasiswa. Tetapi saya tidak juga mendukung atau mengamini. Karena bisa jadi ini membuat kampus menjadi kian tersekat oleh hitam putih nya kepentingan. Ini bukan soal hitam dan putih bukan?

Sifat universalitas di kampus bisa tergerus jika perilaku yang diturunkan dari para aktor politik praktis juga disalin oleh para adik-adiknya melalui lubang baru yang bernama Ormek. Ormek tidak selalu soal itu memang, tetapi sudah jadi rahasia umum.

Bagaimana kalian para intelektual kampus yang ada di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa? Siap? Kalau tidak kalian cuma jadi ‘cecunguk’ di rumah sendiri. Atau sebenarnya peraturan ini cuma sebuah anfirmasi karena memang sejak kemarin situasi BEM/Organisasi Intra Kampus sudah “masuk angin”?

Yang terakhir saya mengutip buku Gie yang berjudul ‘Cacatan Seorang Demonstran’. Begini.

“Ketika Hitler mulai membuas maka kelompok Inge School berkata tidak. Mereka (pemuda-pemuda Jerman ini) punya keberanian untuk berkata “tidak”. Mereka, walaupun masih muda, telah berani menentang pemimpin-pemimpin gang-gang bajingan, rezim Nazi yang semua identik. Bahwa mereka mati, bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tidak ada indahnya (dalam arti romantik) penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran.”
― Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran

Maka naik gunung adalah jalannya?

Salam
-IAR

Mampir di Titik Nol Kilometer Indonesia

Nol kilometer itu Indonesia itu diukur dari mana? tentu kita semua sepakat dari Sabang. Lebih tepatnya di Pulau Weh.

Pulau Weh adalah bagian NKRI yang berada pada zona Waktu Indonesia Barat-Sekali. Saat saya sampai Banda Aceh memang waktu melambat 1 jam di waktu riil dengan Surabaya. Paling gampang tahu kalau Pulau Weh memulai waktu Magrib dan sholat wajib lainnya saat jam 19:00-an. Waktu yang sama saat saya menelpon Bibuk dan Ayesha setelah mereka sholat Isya’ di Surabaya. Itulah relativitas waktu.

Continue reading Mampir di Titik Nol Kilometer Indonesia

Membaca adalah Kunci

Rabu, 2 Mei 2018. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Saya yakin banyak yang datang pagi-pagi hari ini untuk bersiap upacara bendera. Termasuk Ibu-ibu yang kebetulan suaminya seorang Guru ataupun Dosen, atau lebih dari itu Ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah. Kalau pas kebagian jatah upacara bendera pasti akan sedikit lebih dini menyiapkan sarapan. Tapi tentu tidak semua orang mengalaminya.

Ibarat serimonial upacara, sistem pendidikan kita saat ini tengah mencari bentuk keseimbangan dan kesetimbangan. Apakah itu salah? saya pikir juga tidak. Tentu beragam sistem yang saat ini ada adalah sebuah ekses dari apa yang dinamakan perubahan. Seperti beberapa tahun belakangan di pendidikan tinggi kita tergerak dengan genggap gempita soal publikasi, sitasi, H-index dan persoalan lain yang lebih bernilai kuantitatif. Semua soal angka, begitu ukuran yang ada saat ini.

Continue reading Membaca adalah Kunci

Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual

Secara global, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, isu mengenai kesehatan mental memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan global. Sejak dua dekade yang lalu, WHO mengeluarkan definisi sehat sebagai suatu kondisi dimana seorang indvidu mencapai “…tak sekedar bebas dari penyakit, melainkan mampu mencapai kesejahteraan fisik, mental dan sosial.”

Continue reading Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual

Isu Kesehatan dalam Kampanye Pilkada

isu kesehatan dalam kampanye pilkadaTAK lama lagi Pilkada 2018 digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Sebelum hari pemilihan, masa kampanye merupakan momen yang paling menyita perhatian. Pada masa kampanye, kandidat diberi kesempatan untuk menunjukkan gagasan kebijakan dan program. Harapannya, gagasan dan program yang mereka tawarkan bakal menjadi referensi pemilih.

Namun, belakangan kampanye acap dicirikan amat negatif, tidak etis, dan brutal oleh masyarakat (Lipsitz, Trost, Grossmann, & Sides, 2005). Masyarakat skeptis karena janji-janji kampanye sering minim realisasi setelah kepala dan wakil kepala daerah tersebut terpilih.

Muatan kampanye kandidat kepala daerah biasanya berkutat pada isu kesejahteraan, kemiskinan, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan). Problem kesehatan jarang sekali dimunculkan. Padahal, isu kesehatan adalah tantangan aktual, amat erat berkaitan dengan kesejahteraan. Kebijakan sektor kesehatan juga amat minim inovasi apabila dibandingkan dengan sektor yang lain.

Masih hangat dalam ingatan kita, kejadian luar biasa (KLB) difteri di 142 kabupaten/kota di 28 provinsi yang disebut-sebut sebagai wabah difteri terbesar dunia. Difteri menjangkiti sedikitnya 600 orang penderita, 38 pasien di antara dinyatakan meninggal. Belum lagi yang paling menyita perhatian media, KLB campak dan gizi buruk di Agast, Kabupaten Asmat, Papua. Puluhan balita meninggal karena wabah campak yang menyebar di 23 distrik dengan total sekitar 471 penderita. Kedukaan itu juga ditambah masih peliknya realisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan nasional. Pemerintah sejatinya juga berusaha meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan melakukan upaya kesehatan berbasis keluarga. Namun, rupanya, upaya tersebut masih jauh dari cukup.

Isu kesehatan dalam kampanye politik, terutama di Indonesia, cenderung menjadi isu perifer apabila dibandingkan dengan isu pendidikan dan ekonomi, terutama setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Rathomi, 2016). Isu kesehatan masih sering dipersempit menjadi kualitas pelayanan kesehatan. Padahal, penanganan masalah kesehatan hanya bisa dilakukan secara multisektoral, tidak semata-mata tanggung jawab otoritas kesehatan (Bambra et al., 2005; Oliver, 2006). Kepuasan masyarakat atas kualitas layanan kesehatan selalu ditentukan pada upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga program tersebut biasanya dijadikan pilihan pragmatis untuk mendulang suara.

Alih-alih membuat program yang strategis dan berkesinambungan, kampanye politik kandidat kepala dan wakil kepala daerah malah sering menonjolkan aspek transaksional dengan menjajakan layanan kesehatan gratis. Isu yang terakhir itu sesungguhnya sudah tidak relevan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat harus mendapat gagasan program dan kebijakan kesehatan yang lebih inovatif dan variatif.

Menawarkan inovasi dalam program kesehatan sebagai jalan untuk mendongkrak elektabilitas perlu menjadi strategi yang penting bagi para kandidat. Kandidat kepala dan wakil kepala daerah tidak boleh lagi menjadikan isu kesehatan sebagai isu perifer. Akibat derasnya arus informasi, masyarakat menjadi kian kritis sehingga para kandidat harus benar-benar menawarkan program yang berkualitas, yang bisa menjawab tantangan masalah kesehatan dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan kesehatan yang baik berawal dari komitmen pengalokasian anggaran pada program yang berkelanjutan. Komitmen calon kepala daerah juga dari awal harus dipastikan untuk mengalokasikan 10 persen dari total APBD guna program kesehatan, sesuai dengan amanat undang-undang. Filosofi utama program kesehatan harus dilandasi tiga nilai; berorientasi pada pencegahan, mendorong adopsi gaya hidup sehat, dan mewujudkan keadilan sosial dengan mendorong pemerataan. Program kesehatan harus lebih banyak diwujudkan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).

Kandidat kepala daerah pada masa kampanye disarankan untuk tidak lagi menggunakan gaya kampanye populis yang sekadar menjanjikan upgrade infrastruktur pelayanan kesehatan, apalagi menggratiskan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menjual program penggratisan layanan kesehatan merupakan blunder fatal karena program tersebut ada sejak dulu. Yang juga harus dihindari oleh para kandidat ialah melakukan banyak ’’terobosan’’ program kesehatan tanpa memperhatikan prinsip dasar pengelolaan anggaran. Kesalahan seperti itu sering mengakibatkan pembangunan kesehatan di daerah stagnan.

Pada akhirnya, komitmen kandidat terhadap pembangunan kesehatan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu filosofi pengalokasian anggaran dan ketepatan sasarannya. Potensi anggaran daerah harus lebih banyak didorong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, respons aktif pada kasus dan kegawatdaruratan bencana kesehatan, serta perbaikan pencatatan data kesehatan. Semua hal tersebut harus diikuti dengan menjadikan kesehatan sebagai arus utama fokus pembangunan daerah, dengan mendorong masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat. Hal itulah yang seharusnya lebih banyak dieksplorasi oleh para kandidat ketika berkampanye daripada menjajakan janji kampanye kesehatan gratis, atau upgrade pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak lagi relevan.

*) Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya

Trans-Papua dan Pembangunan Kesehatan Berkeadilan

 


FGIzYsTlDEyhTV0uDlh-KqhAqu4q6nA9.jpg
Foto via Detik Finance

Sepeda Motor Trail yang dinaiki Presiden Joko Widodo pada 10 Mei menjadi saksi sebuah proyek trans-Papua. Bersama dengan Panglima TNI, Presiden meninjau langsung pembangunan jalan tersebut di ruas Wamena Mamugu. Medan yang berat dan situasi keamanan yang cenderung rentan mengharuskan adanya keterlibatan TNI dalam proyek besar ini.

Selama periode 2015-2017, menurut Kementerian PUPR, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 18.54 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jalan ini meliputi jalan lintas perbatasan Papua sepanjang 4.357 km dan diharapkan selesai pada pengerjaannya pada tahun 2018.

Saat ini 86% jalan sudah terbuka walaupun masih dibutuhkan pembangunan beberapa jembatan sebagai penyambung akses. Dari total 3.259 km tersisa 467 km yang belum terbuka dan setidaknya ada 7.000 meter lagi jembatan yang harus diselesaikan pada akhir 2018 nanti. Pemerintah pusat menggarapkan akses ini akan membuka kawasan yang terisolasi oleh kontur wilayah yang selama ini sulit, sehingga berpotensi membuka keterhubungan antarwilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Masalah Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Sebab kondisi geografis dan topografi beberapa daerah di Indonesia sangat ekstrem dan sulit dijangkau. Akses pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (Jones, 2012). Akses pelayanan kesehatan juga dapat diukur dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya dan jumlah orang yang memiliki asuransi untuk membayar penggunaan sumber daya (Beadles, 2012).

SjnURQFvQ9h5Aby4w94URnlQF7LbVg5Q.jpg
Gambar via en.katadata.co.id

Kesenjangan aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat berbanding lurus dengan ketimpangan pembangunan yang digambarkan sebagai dikotomi Jawa-Bali dengan non-Jawa-Bali, atau kawasan barat Indonesia dibanding kawasan timur Indonesia. Ketimpangan tidak hanya terjadi pada ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, alat, dan teknologi, tetapi juga pada ketersediaan tenaga kesehatan pada masing-masing wilayah (Laksono, 2016).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 keberadaan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan disparitas sekitar 20.9%. Disparitas tersebut terjadi juga pada fasilitas kesehatan lanjutan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tidak berbeda dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Keberadaan bidan praktik, misalnya, sangat minim. Hanya 9.9% rumah tangga di Papua yang mengaku mengetahui keberadaan bidan praktik di wilayahnya.

Sebenarnya upaya Kementerian Kesehatan dalam membuka akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar, maupun rujukan patut kita apresiasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, peningkatan sarana, prasarana, dan alat Puskesmas yang ada pada tahun 2016 berhasil dilakukan di 9.754 Puskesmas. Di samping itu penguatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK) mulai meningkat dengan menerapkan pelayanan kesehatan bergerak. Juga target 190 kabupaten/kota yang harus memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi, sudah tercapai 93%.

Sebuah Optimisme bagi Papua

Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari laut, pantai, dataran rendah berawa, padang rumput, lembah, danau hingga dataran tinggi membuat Papua menyumbang keindahan alam Indonesia. Keragaman geografis dan topografis ini yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Selama ini, warga yang ingin menuju ke fasilitas kesehatan terdekat, harus melewati sungai atau bahkan menggunakan transportasi udara. Belum termasuk jauhnya jarak yang harus ditempuh sampai berhari-hari hanya untuk berobat.

asRz-kcKQK_vuB2oiwdsRozZr-_gBdse.jpg
Foto via finance.detik.com

Selain perkembangan ekonomi yang menjadi prioritas Pemerintah, maka trans-Papua juga mempunyai dampak langsung pada perkembangan sektor pelayanan kesehatan. Penyebaran masyarakat yang bermukim di dataran tinggi, dataran rendah, atau lembah yang masih lekat dengan adat istiadat dan kepercayaan yang selama ini membuat sektor kesehatan sulit berkembang.

Upaya kesehatan lebih mudah diatasi dengan adanya pembangunan akses jalan ini. Tak muluk berbicara tentang pengobatan canggih untuk penyakit kanker dan kardiovaskuler, trans-Papua sangat membantu untuk menumpas masalah kesehatan dasar, yang selama ini Papua masih jauh tertinggal.

Proyek trans-Papua harus menjadi daya ungkit bagi pembangunan masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Peningkatan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan akan lebih mudah lebih mudah, jika optimalisasi trans-Papua bisa diarahkan bersinergi dengan pembangunan kesehatan.

Akses ke pelayanan kesehatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atas pelayanan kesehatan, tidak sekadar kemampuan untuk membayar atau lokasi geografis. Meskipun di Papua hambatan geografis masih dominan.

Pemerintah juga berkewajiban mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar membantu masyarakat Papua yang terkendala biaya untuk berobat. Pada akhirnya, trans-Papua adalah manifestasi  harapan atas tercapainya peningkatan akses dan sekaligus pemerataannya, agar sistem kesehatan yang berkeadilan di Papua dapat tercapai. Saya optimis!

————————————

h1aezthr Artikel yang sama dimuat di Selasar.com