All posts by iaridlo

An activist lecturer. Departement of Health Policy and Administration. Faculty of Public Health.

Zaman Sains Terbuka (Bagian 1)

Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo

Kita bisa membuka bioskop di rumah jika mau. Ada banyak film baru di Netflix yang siap ditonton. Sendiri atau bersama. Masalahnya bukan lagi pada kualitas filmnya. Semua serial bagus. Tapi saya tidak cukup punya waktu untuk melihat semua film itu. Konten terlalu cepat untuk saya tonton. Saya sok sibuk sepertinya.

Netflix yang penyedia layanan streaming digital itu. Berkantor di Los Gatos, California. Reed Hasting dan Marc Randolph memulai mendirikan itu tahun 1977 di Scotts Valley, California. Tahun itu di Indonesia lagi ramai dengan layar tancap era menteri penerangan. Tak main-main saat ini penggunannya 130 juta diseluruh dunia. Pendapatan 11,69 miliar USD di tahun lalu.

Bagi Hollywood mereka ini ancaman. Pengganggu. Bioskop juga terancap. Dengan 160 ribu rupiah setiap bulan saya bisa tonton sepuasnya serial seperti Narcos, dan yang lain. Inilah perubahan di era

Gangguan itu juga berlaku di dunia pendidikan tinggi. Tempat saya bekerja. Saya baru 3 tahun mengabdi. Kartu pegawai pun baru saya terima minggu kemarin.

Continue reading Zaman Sains Terbuka (Bagian 1)

PERPRES 82/2018 TUAI OPINI BERBEDA DI MASYARAKAT

JATIMNET.COM, Surabaya – Keluarnya Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 terkait pajak hasil tembakau yang digunakan untuk menambal jaminan kesehatan menimbulkan pro kontra.

Banyak pihak yang menilai dana hasil tembakau untuk jaminan kesehatan sosial adalah salah kaprah. Bahkan pengamat peralihan anggaran tersebut semakin mendorong peningkatan aktivitas merokok.

Anggapan itu ditepis oleh Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes, menilai tidak ada yang salah dengan peralihan dana hasil tembakau untuk kesehatan.

“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, namun ada beberapa narasi dari media tertentu yang membuat salah paham di masyarakat. Itu perlu diluruskan,” ucapnya saat dihubungi oleh Jatimnet, Senin 24 September 2018.

Ilham menganggap pajak rokok itu adalah penebusan dosa bagi perusahaan tembakau. Yang karenanya berbagai penyakit itu muncul dan menyerang masyarakat. Sehingga peningkatan defisit BPJS Kesehatan itu sebagai konsekuensi yang harus dibayar oleh pelaku dan produsen rokok.

Selain itu, meskipun sudah menaikkan defisit BPJS Kesehatan serta membayar pajak, bukan berarti menyuruh untuk terus merokok.

“Kalau arah pemikirannya ke situ, sama saja kita semua membuat lingkaran setan. Jumlah defisit BPJS kesehatan akan naik, dan konsumen rokoknya juga tetap naik,” ucapnya.

Menurutnya, posisi pemerintah saat ini memang tidak mudah. Namun seharusnya juga memberikan narasi, supaya tidak ada pemikiran yang salah. Selain itu, juga tidak boleh memberi sedikit celah kepada industri rokok, yang menjadikan pajak sebagai alasan.

Pendapat berbeda disampaikan Komnas Pengendalian Tembakau yang menganggap alokasi pajak rokok untuk menutup defisit BPJS sangat keliru.

“Terus terang saya gagal paham. Pemerintah memutuskan mengambil dana pencegahan penyakit katastropik, tapi bersumbernya dari pajak rokok daerah. Dan itu untuk menambal defisit pengobatan penyakit katastropik,” ungkap Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Widyastuti Soerojo, dalam keterangan resminya.

Widyastuti mengatakan akan fatal jika pajak rokok diharapkan mengikuti kebutuhan untuk menambal defisit. Tanpa ada keinginan menaikkan harga rokok, ini akan memaksa produsen menaikkan produksi dan masyarakat meningkatkan konsumsi.

Menurut Komnas Pengendalian Tembakau, menutup defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana pajak rokok daerah adalah hal yang tidak bijaksana.

Pertama, pajak rokok daerah adalah hak daerah sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Perpres 82/2018 ini telah melangkahi undang-undang.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap keputusan pemerintah mengalokasikan pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, membuat perokok menjadi pahlawan.

Artikel asli dapat dilihat di https://jatimnet.com/perpres-28-2018-tuai-opini-berbeda-di-masyarakat/

Cracking Era, Disruptive Innovation

Masalah lain dari sistem pendidikan saat ini adalah terjadinya “disruptive” sistem. Kita sudah meyakini bahwa sistem pendidikan akan selalu langgeng. Bak dogma. Di era teknologi inovasi dan gejolak perkembangannya detik demi detik ada satu keniscayaan yang pasti yang bernama “perubahan”. Seperti kita yang semakin menua, seperti itulah ilmu. Selalu ada yang baru. Di tahun 1995 fenomena “disruptive innovation” sudah muncul dan dibahas di majalah sekelas Harvard Business Review. Continue reading Cracking Era, Disruptive Innovation

Komitmen Pemerintah Terhadap Masalah Rokok

Sudah lazim kita dengar bahwa perilaku merokok banyak dikaitkan dengan tingginya angka kejadian beragam penyakit mematikan. Oleh sebab itulah, praktisi kesehatan termasuk lembaga kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), sampai saat ini terus menggalakan kampanye bahaya rokok. Di Indonesia, setiap tanggal 31 Mei, elemen pemerintah, akademisi, LSM dan masyarakat umum rutin menggaungkan bahaya merokok untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS).

Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh perilaku merokok merupakan masalah serius yang cukup pelik untuk diatasi. Beberapa studi epidemiologis di Indonesia seperti Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan data yang mendukung bahwa persoalan kesehatan akibat merokok sudah tak bisa dianggap remeh.

Continue reading Komitmen Pemerintah Terhadap Masalah Rokok

Mampir di Titik Nol Kilometer Indonesia

Nol kilometer itu Indonesia itu diukur dari mana? tentu kita semua sepakat dari Sabang. Lebih tepatnya di Pulau Weh.

Pulau Weh adalah bagian NKRI yang berada pada zona Waktu Indonesia Barat-Sekali. Saat saya sampai Banda Aceh memang waktu melambat 1 jam di waktu riil dengan Surabaya. Paling gampang tahu kalau Pulau Weh memulai waktu Magrib dan sholat wajib lainnya saat jam 19:00-an. Waktu yang sama saat saya menelpon Bibuk dan Ayesha setelah mereka sholat Isya’ di Surabaya. Itulah relativitas waktu.

Continue reading Mampir di Titik Nol Kilometer Indonesia

Isu kesehatan yang terpinggirkan dalam Pilkada

Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018)
Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018) Reno Esnir /Antara Foto

Seluruh dunia merayakan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April, termasuk di Jakarta ketika hari bebas kendaraan pada Minggu (8/4/2018). Beragam aksi dan kampanye berlangsung di tengah ingar-bingar persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Indonesia.

Pilkada serentak di 171 daerah tahun ini telah memasuki masa kampanye dan debat publik sejak 15 Februari-26 Juni 2018. Masyarakat dapat memelototi arah kebijakan, visi, dan para kandidat di daerahnya masing-masing, termasuk pentingnya isu kesehatan.

Tak hanya momen perayaan hari kesehatan dunia, pentingnya isu kesehatan sebenarnya dapat terpotret dari angka harapan hidup yang relatif rendah di antara daerah penyelenggara Pilkada. Rendahnya angka harapan hidup seharusnya menjadikan isu kesehatan sebagai agenda utama pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, 70 persen wilayah Pilkada 2018 memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,06 tahun. Artinya, mayoritas wilayah yang menggelar Pilkada memiliki indeks kesehatan yang rendah.

Di level provinsi, hanya empat wilayah yang penduduknya memiliki harapan hidup lebih lama daripada rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sementara 13 provinsi lainnya, masih di bawah rata-rata nasional.

Continue reading Isu kesehatan yang terpinggirkan dalam Pilkada