Komitmen Pemerintah Terhadap Masalah Rokok

Sudah lazim kita dengar bahwa perilaku merokok banyak dikaitkan dengan tingginya angka kejadian beragam penyakit mematikan. Oleh sebab itulah, praktisi kesehatan termasuk lembaga kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), sampai saat ini terus menggalakan kampanye bahaya rokok. Di Indonesia, setiap tanggal 31 Mei, elemen pemerintah, akademisi, LSM dan masyarakat umum rutin menggaungkan bahaya merokok untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS).

Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh perilaku merokok merupakan masalah serius yang cukup pelik untuk diatasi. Beberapa studi epidemiologis di Indonesia seperti Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan data yang mendukung bahwa persoalan kesehatan akibat merokok sudah tak bisa dianggap remeh.

Komitmen pemerintah

Dalam meregulasi penjualan rokok, pemerintah rupanya ‘tersandera’ berbagai kepentingan, mulai kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara dari cukai rokok, devisa, dan penyerapan tenaga kerja (Puageno, 2017). Tak heran, pemerintah terkesan malu-malu untuk menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan hal ini tercermin dari pasang surutnya suasana hati pemerintah. Sebenarnya pada era Presiden BJ Habibie, pemerintah sudah mengesahkan PP No. 81 tahun 1999 yang dianggap mampu menekan pertumbuhan jumlah perokok pemula dan melindungi masyarakat yang tidak merokok agar tak menjadi perokok pasif. Kebijakan ini sebenarnya sudah sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2020.

Sayangnya, kebijakan ini tak berdaya menahan tekanan dari para lobbyist industri rokok. Beberapa regulasi di pemerintahan-pemerintahan selanjutnya justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Pemerintah diketahui memodifikasi aturan mengenai batas maksimal kadar tar dan nikotin yang menguntungkan industri rokok. DPR juga ditengarai sengaja memihak industri rokok dengan menghapus ayat mengenai penyakit akibat tembakau di pembahasan RUU Kesehatan. Presiden Jokowi pada tahun 2016 juga menyatakan secara terbuka penolakannya untuk melakukan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meskipun sudah ada 183 negara yang menyatakan tunduk pada perjanjian tersebut.

Lebih lanjut, pengesahan RUU Pertembakauan adalah manuver DPR yang menunjukkan keberpihakan pada industri rokok. Dalam RUU tersebut, rokok dianggap bukan zat adiktif, dibolehkannya promosi yang luas (meskipun terbatas) atas produk rokok dan yang paling parah, disediakannya fasilitas untuk merokok di ruang publik, padahal hal ini sudah mulai dikurangi di negara-negara lain.

Serangkaian regulasi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah Indonesia dalam mengendalikan promosi rokok. Akibatnya, anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah dapat dengan mudah terpapar iklan rokok, sehingga berpotensi meningkatkan risiko mereka menjadi perokok pemula. Sebuah kajian yang dilakukan Tobacco Control Support Center (TCSC) Jawa Timur pada tahun 2017 menunjukan bahwa 95.8% siswa SD dan SMP mengaku pernah melihat dan mendengar iklan rokok. Sebanyak 53.4% responden melihat iklan rokok ketika perjalanan menuju sekolah dan 5% responden melaporkan iklan rokok ada di sekitar area sekolah.

Yang mengkhawatirkan, 7 dari 10 anak usia sekolah (13-15 tahun) diketahui sudah terpapar asap rokok di rumah mereka dan mayoritas mengaku dapat mudah mendapatkan rokok secara bebas di toko atau warung. Pemerintah selalu berdalih bahwa pendapatan pajak reklame rokok dapat membantu pembangunan, padahal pendapatan dari pajak reklame produk rokok sangat kecil – hanya 0.12-1.01% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Cukai rokok untuk biaya kesehatan?

Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah salah satu sektor pendapatan negara yang strategis, karena menghasilkan cukai yang cukup besar. Kementerian Perindustrian mencatat pendapatan negara dari IHT berupa pajak dan cukai sebesar Rp138.69 triliun atau 96.65% dari total cukai nasional. Pendapatan negara dari cukai rokok akan bertambah seiring meningkatnya jumlah penjualan rokok.

Saat ini ramai dibincangkan wacana untuk menyalurkan bagi hasil cukai rokok untuk untuk pembiayaan kesehatan, termasuk untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Padahal, hanya 16 propinsi yang merupakan penghasil tembakau dan oleh karenanya menerima kucuran dana penyediaan pelayanan kesehatan, sedangkan 17 propinsi lainnya harus gigit jari, karena bukan penghasil tembakau dan tentunya tidak menerima alokasi dana yang serupa.

Pemerintah juga agaknya tak berpikir rasional dalam mengkomparasikan pendapatan dari cukai rokok dengan biaya yang harus ditanggung akibat terganggunya kesehatan dan produktivitas akibat merokok. Penelitian yang dilakukan Soewarta Kosen (2012) menyebutkan bahwa pada tahun 2005, total kerugian yang timbul akibat merokok sebesar Rp245.42 triliun, sedangkan pendapatan negara dari cukai rokok saat itu adalah sebesar Rp55.9 triliun. Artinya, kerugian yang harus ditanggung negara akibat merokok sebenarnya empat kali lebih besar dari pendapatan dari cukai rokok. Kerugian ini meliputi biaya rawat jalan dan rawat inap untuk penyakit karena merokok, serta hilangnya pendapatan perokok akibat tak mampunya mereka bekerja karena alasan kesehatan akibat merokok.

Apabila pemerintah memang mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat, aksesi FCTC adalah harga mutlak. Dengan aksesi, segala bentuk promosi – termasuk iklan rokok, akan dibatasi dengan ketat. Penjualan rokok juga akan dibatasi, sehingga anak-anak tidak lagi dapat membeli rokok secara eceran di warung atau toko-toko. Dengan begitu, laju pertumbuhan perokok pemula dapat ditekan. Selama ini, pemerintah selalu berdalih bahwa aksesi FCTC akan merugikan petani tembakau, padahal petani sudah lama dieksploitasi oleh industri rokok. Yang selama ini meraup untung besar dari regulasi longgar pemerintah adalah pemilik industri rokok, bukan petani tembakau.

Selain itu, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) perlu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk melindungi orang yang tidak merokok menjadi perokok pasif. Dengan ikhtiar ini, sesungguhnya pemerintah akan menghindari pengeluaran yang sia-sia untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat merokok. Bila tidak segera diantisipasi, bonus demografi yang kita harapkan akan terjadi di tahun 2030 akan menjadi bencana demografis. Salah satunya akibat hilangnya produktivitas yang diakibatkan oleh permasalahan kesehatan akibat merokok. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat prevalensi merokok paling tinggi ditemui pada kelompok usia produktif.

 

Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo*

*Penulis adalah Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.