Isu kesehatan yang terpinggirkan dalam Pilkada

Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018)
Sejumah mahasiswa Uhamka Muhammadiyah melakukan aksi simpatik tentang bahaya merokok saat Hari bebas kendaran, Car Fre Day (CFD) di Jakarta, Minggu (8/4/2018) Reno Esnir /Antara Foto

Seluruh dunia merayakan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April, termasuk di Jakarta ketika hari bebas kendaraan pada Minggu (8/4/2018). Beragam aksi dan kampanye berlangsung di tengah ingar-bingar persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Indonesia.

Pilkada serentak di 171 daerah tahun ini telah memasuki masa kampanye dan debat publik sejak 15 Februari-26 Juni 2018. Masyarakat dapat memelototi arah kebijakan, visi, dan para kandidat di daerahnya masing-masing, termasuk pentingnya isu kesehatan.

Tak hanya momen perayaan hari kesehatan dunia, pentingnya isu kesehatan sebenarnya dapat terpotret dari angka harapan hidup yang relatif rendah di antara daerah penyelenggara Pilkada. Rendahnya angka harapan hidup seharusnya menjadikan isu kesehatan sebagai agenda utama pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, 70 persen wilayah Pilkada 2018 memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,06 tahun. Artinya, mayoritas wilayah yang menggelar Pilkada memiliki indeks kesehatan yang rendah.

Di level provinsi, hanya empat wilayah yang penduduknya memiliki harapan hidup lebih lama daripada rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sementara 13 provinsi lainnya, masih di bawah rata-rata nasional.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

“Angka harapan hidup adalah outcome dari keseluruhan sistem kesehatan nasional kita sehingga isu kesehatan seharusnya menjadi perhatian dalam Pilkada 2018,” kata Ilham Akhsanu Ridlo, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya saat dihubungi Selasa (8/5/2018).

Angka harapan hidup di 171 wilayah yang menggelar Pilkada 2018.
Angka harapan hidup di 171 wilayah yang menggelar Pilkada 2018. Lokadata /Beritagar.id

Januari 2018 lalu, mata masyarakat Indonesia sempat terpaku pada kondisi anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua. Kasus gizi buruk dan campak di Asmat ramai menjadi perbincangan masyarakat. Kejadian luar biasa itu terus bergulir selama beberapa bulan sehingga turut menghangatkan suasana Pilkada 2018, termasuk di Papua.

Gizi buruk dan campak di Asmat itu mencerminkan betapa isu kesehatan menjadi krusial di Papua. Nyatanya, isu kesehatan tak begitu kentara dalam visi dan misi para kandidat yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Pilkada Papua 2018, diikuti dua pasangan calon yaitu John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae serta petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal. Meski isu kesehatan di depan mata, dalam visi dan misinya, kedua pasangan calon ini tak tegas menyebutkan kata “kesehatan”.

Isu kesehatan yang seperti terpinggirkan itu tak hanya terjadi di Papua. Kandidat di daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2018 sebagian besar luput dari kata kesehatan. “Kandidat masih menjual isu yang sangat umum,” ucap Ilham.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, memperlihatkan bahwa dari 44 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi, hanya ada dua kandidat yang secara tegas menjanjikan kesehatan bagi konstituen dalam visinya, yaitu di Kalimantan Barat dan Lampung.

Kata kesehatan lebih banyak muncul dalam misi 24 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Di Kalimantan Barat, calon Gubernur Karolin Margret Natasa menuangkan visi terwujudunya Provinsi Kalimantan Barat yang hebat, religius dan terdepan. Sehat, cerdas, demokratis, mandiri, visioner, adil, dan sejahtera.

Adapun calon Gubernur Lampung, Herman Hasanusi membeberkan visi Provinsi Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi dan pertanian yang tangguh.

Bagi Ilham, isu kesehatan dalam kampanye politik cenderung menjadi isu perifer alias pinggiran dibandingkan dengan isu pendidikan dan ekonomi. Isu kesehatan pun masih sering dipersempit menjadi kualitas pelayanan kesehatan.

“Isu kesehatan hanya sebagai pelengkap. Kalaupun ada, cenderung populis dengan menjual isu kesehatan gratis yang sebenarnya sudah tidak relevan di era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN,” kata Ilham.

Menjual program penggratisan layanan kesehatan, kata Ilham, merupakan blunder fatal karena program tersebut ada sejak dulu.

Kampanye para kandidat dalam Pilkada, dalam pandangan Ilham, sering menonjolkan aspek transaksional dengan menjajakan layanan kesehatan gratis, alih-alih membuat program strategis dan berkesinambungan. Masyarakat harus mendapat gagasan program dan kebijakan kesehatan yang lebih inovatif dan variatif.

Filosofi utama program kesehatan harus dilandasi tiga nilai, yaitu berorientasi pada pencegahan, mendorong adopsi gaya hidup sehat, dan mewujudkan keadilan sosial dengan mendorong pemerataan. Program kesehatan, kata Ilham, harus lebih banyak diwujudkan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Tak hanya dalam visi dan misi, pemilih pun harus mencermati kandidat dari komitmennya terhadap anggaran kesehatan. Komitmen kandidat terhadap pembangunan kesehatan dapat dilihat dari pengalokasian anggaran dan ketepatan sasarannya.

Ilham menegaskan, pemilih seharusnya dapat memastikan komitmen calon kepala daerah untuk mengalokasikan 10 persen dari total APBD guna program kesehatan, sesuai dengan amanat undang-undang.

Potensi anggaran daerah harus lebih banyak didorong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, respons aktif pada kasus dan kegawatdaruratan bencana kesehatan, serta perbaikan pencatatan data kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan, di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Kenyataannya, masih banyak daerah yang mengalokasikan APBD untuk kesehatan di bawah 10 persen. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada, hanya 4 daerah yang menetapkan alokasi belanja kesehatan di atas 10 persen pada APBD 2015, yaitu Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Jadi dalam Pilkada ini perlu adanya komitmen para kandidat dan literasi pemilih tentang pentingnya isu kesehatan,” kata Ilham. “Jangan sampai isu kesehatan sekedar komoditas politik yang setelah Pilkada selesai kemudian lupa.”

Artikel ini dapat diakses lengkap di https://beritagar.id/artikel/berita/isu-kesehatan-yang-terpinggirkan-dalam-pilkada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.