Trans-Papua dan Pembangunan Kesehatan Berkeadilan

 


FGIzYsTlDEyhTV0uDlh-KqhAqu4q6nA9.jpg
Foto via Detik Finance

Sepeda Motor Trail yang dinaiki Presiden Joko Widodo pada 10 Mei menjadi saksi sebuah proyek trans-Papua. Bersama dengan Panglima TNI, Presiden meninjau langsung pembangunan jalan tersebut di ruas Wamena Mamugu. Medan yang berat dan situasi keamanan yang cenderung rentan mengharuskan adanya keterlibatan TNI dalam proyek besar ini.

Selama periode 2015-2017, menurut Kementerian PUPR, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 18.54 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jalan ini meliputi jalan lintas perbatasan Papua sepanjang 4.357 km dan diharapkan selesai pada pengerjaannya pada tahun 2018.

Saat ini 86% jalan sudah terbuka walaupun masih dibutuhkan pembangunan beberapa jembatan sebagai penyambung akses. Dari total 3.259 km tersisa 467 km yang belum terbuka dan setidaknya ada 7.000 meter lagi jembatan yang harus diselesaikan pada akhir 2018 nanti. Pemerintah pusat menggarapkan akses ini akan membuka kawasan yang terisolasi oleh kontur wilayah yang selama ini sulit, sehingga berpotensi membuka keterhubungan antarwilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Masalah Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Sebab kondisi geografis dan topografi beberapa daerah di Indonesia sangat ekstrem dan sulit dijangkau. Akses pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (Jones, 2012). Akses pelayanan kesehatan juga dapat diukur dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya dan jumlah orang yang memiliki asuransi untuk membayar penggunaan sumber daya (Beadles, 2012).

SjnURQFvQ9h5Aby4w94URnlQF7LbVg5Q.jpg
Gambar via en.katadata.co.id

Kesenjangan aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat berbanding lurus dengan ketimpangan pembangunan yang digambarkan sebagai dikotomi Jawa-Bali dengan non-Jawa-Bali, atau kawasan barat Indonesia dibanding kawasan timur Indonesia. Ketimpangan tidak hanya terjadi pada ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, alat, dan teknologi, tetapi juga pada ketersediaan tenaga kesehatan pada masing-masing wilayah (Laksono, 2016).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 keberadaan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan disparitas sekitar 20.9%. Disparitas tersebut terjadi juga pada fasilitas kesehatan lanjutan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tidak berbeda dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Keberadaan bidan praktik, misalnya, sangat minim. Hanya 9.9% rumah tangga di Papua yang mengaku mengetahui keberadaan bidan praktik di wilayahnya.

Sebenarnya upaya Kementerian Kesehatan dalam membuka akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar, maupun rujukan patut kita apresiasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, peningkatan sarana, prasarana, dan alat Puskesmas yang ada pada tahun 2016 berhasil dilakukan di 9.754 Puskesmas. Di samping itu penguatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK) mulai meningkat dengan menerapkan pelayanan kesehatan bergerak. Juga target 190 kabupaten/kota yang harus memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi, sudah tercapai 93%.

Sebuah Optimisme bagi Papua

Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari laut, pantai, dataran rendah berawa, padang rumput, lembah, danau hingga dataran tinggi membuat Papua menyumbang keindahan alam Indonesia. Keragaman geografis dan topografis ini yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Selama ini, warga yang ingin menuju ke fasilitas kesehatan terdekat, harus melewati sungai atau bahkan menggunakan transportasi udara. Belum termasuk jauhnya jarak yang harus ditempuh sampai berhari-hari hanya untuk berobat.

asRz-kcKQK_vuB2oiwdsRozZr-_gBdse.jpg
Foto via finance.detik.com

Selain perkembangan ekonomi yang menjadi prioritas Pemerintah, maka trans-Papua juga mempunyai dampak langsung pada perkembangan sektor pelayanan kesehatan. Penyebaran masyarakat yang bermukim di dataran tinggi, dataran rendah, atau lembah yang masih lekat dengan adat istiadat dan kepercayaan yang selama ini membuat sektor kesehatan sulit berkembang.

Upaya kesehatan lebih mudah diatasi dengan adanya pembangunan akses jalan ini. Tak muluk berbicara tentang pengobatan canggih untuk penyakit kanker dan kardiovaskuler, trans-Papua sangat membantu untuk menumpas masalah kesehatan dasar, yang selama ini Papua masih jauh tertinggal.

Proyek trans-Papua harus menjadi daya ungkit bagi pembangunan masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Peningkatan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan akan lebih mudah lebih mudah, jika optimalisasi trans-Papua bisa diarahkan bersinergi dengan pembangunan kesehatan.

Akses ke pelayanan kesehatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atas pelayanan kesehatan, tidak sekadar kemampuan untuk membayar atau lokasi geografis. Meskipun di Papua hambatan geografis masih dominan.

Pemerintah juga berkewajiban mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar membantu masyarakat Papua yang terkendala biaya untuk berobat. Pada akhirnya, trans-Papua adalah manifestasi  harapan atas tercapainya peningkatan akses dan sekaligus pemerataannya, agar sistem kesehatan yang berkeadilan di Papua dapat tercapai. Saya optimis!

————————————

h1aezthr Artikel yang sama dimuat di Selasar.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s