Menggali Makna Khandaq (3/7): Belajar Berkhandaq kepada Buya Hamka

Kesibukan memang tak bisa dijadikan alasan untuk ‘vakum’ menulis apa yang ada di kepala. Begitu juga janji untuk menggenapkan sekuel Menggali Makna Khandaq ini sampai menjadi tujuh bagian selama bulan lalu. Semuanya sekedar bukti jika ide itu harus segera diabadikan dalam kertas entah kertas dalam arti sesungguhnya atau dalam arti kekinian. Maka dalam hati sayang mencoba mengingat persoalan apa yang mempunyai sifat kekinian dewasa ini. Sembari membayar hutang tulisan di pranala ini maka ingatan saya tertuju kepada sosok ulama kebanggaan.

Buya Hamka…

Saya mencoba memerankan diri sebagai salah seorang yang hadir siang itu di Teater Arena Taman Ismail Marzuki, Jakarta tepatnya tahun 1969. Barangkali orangtua kami saat itu baru berusia tujuh tahun. Kondisi Jakarta kala itu tentu belum bisa melupakan pergantian rezim orde lama ke orde baru yang kala itu sempat diwarnai berbagai peristiwa berdarah yang mengorbankan anak negeri. Kata Kiri dan Kanan menjadi sebuah pertentangan, begitu juga ideologi yang mengikutinya. Orde lama yang kala itu terganti dengan orde baru, belum banyak memberikan harapan walaupun usaha untuk meyakinkan rakyat dibawah orde baru nampaknya ekstrim dipropagandakan.

Saat itu panitia menghadirkan sosok Ulama yang sangat Istimewa, Ulama yang kokoh ditelan jaman dan konsistensinya tak diragukan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kita biasa mengenalnya dengan kependekan Hamka. Ulama pentafsir Al Quran yang karyanya tersohor dengan tafsir Al-Azhar, Novelis yang melahirkan karya Tenggelamnya Kapal Van der Wijck yang kelak dari karya novel ini berujung pada polemik plagiasi dengan Seorang Pramoedya Ananta Toer.

Sastrawan Angkatan 66 Taufiq Ismail mengabadikan diskusi itu didalam bukunya yang berjudul Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit. Dalam diskusi tersebut Buya Hamka dicecar beberapa pertanyaan oleh para peserta yang hadir. Singkatnya ada dua pertanyaan yang cukup penting dijawab oleh Buya Hamka.

Pertama, Peserta menanyakan pendapat Buya Hamka mengenai pelarangan buku-buku Pramoedya Ananta Toer. Rezim Orde Baru seluruh karya Pram dinyatakan haram bagi publik. Itu juga berakibat pada digiringnya Pram ke Pulau Buru dengan label Komunis.

Kedua, Bagaimana sikap Buya Hamka terhadap diri Pram yang telah menghancurkan nama baiknya di masa silam oleh sebab Pram menulis konfrontasi yang terlihat sebagai sikap yang sangat membenci Buya Hamka di media massa pro Komunis yang bisa ditemui di rubrik Lentera dalam Harian Bintang Timur. Kecaman Pram itu juga menyangkut pada karya sastra Buya Hamka yang dianggap penuh Plagiasi. Tidak cukup itu tuduhan subversif juga dialamatkan oleh Pram kepada Buya Hamka perihal ikut berkomplot untuk membubuh presiden Soekarno sehingga berakibat dibuinya tokoh Masyumi dan Muhammadiyah itu hampir tiga tahun lamanya. Buya Hamka menghirup udara bebasnya setelah rezim orde lama tumbang.

Apa jawaban Buya Hamka pada peserta diskusi yang hadir kala itu?

Buya Hamka menjawab dengan tegas tidak setuju dengan pelarangan buku-buku karya sastra milik Pramoedya. Dan perihal serangan dirinya pada masa orde lama Buya sudah memaafkan semua pihak yang menjebloskan dirinya ke bui, termasuk Presiden Soekarno yang kelak saat wafat Buya Hamka lah yang menjadi Imam Sholat Jenazahnya.

“Falsafah hidup saya adalah cinta” ujar Buya Hamka seperti diceritakan oleh Taufiq Ismail.

Dalam bukunya Taufiq Ismail mengingat serentak para peserta di Teater Arena Taman Ismail Marzuki kala itu terdiam hening mendengarkan jawaban itu. Takzim, takjub atau apa yang dirasakan semuanya. Dan pada akhirnya saya juga tahu disaat akhir, Pram menitipkan Calon Menantu Laki-lakinya yang akan menikah untuk Bersyahadat dibawah bimbingan Buya Hamka dan belajar Islam.

Sungguh mulia dan tauladan sepanjang masa dari cerita cinta seorang Hamka kepada Pram. Jamak, kita tahu saat dendam berkecamuk di hati terdalam maka aroma cinta saja tak tercium di kita. Kata maaf juga akan seperti menelan pil pahit saat diucapkan pada “musuh” seteru kita, bahkan pada saudara seperjuangan dalam jannah-Nya. Kita harus belajar pada beliau. Sesadar saat ini saat titik nadir iman kita dipertaruhkan menghadapi musuh Alloh yang tampak nyata. Sesadar bahwa kaum Munafik sudah menampakkan cirinya. Maka apakah Khandaq yang nyata bagi kita?

Jawabnya hanyalah Cinta. Cinta kita kepada-Nya.

Indonesia Darurat Kesehatan Mental?

Kasus kematian akibat bunuh diri 17 Maret di Jagakarsa, Jakarta Selatan sejatinya membuka mata kita tentang kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia. Tidak jauh dari pemberitaan tentang itu, kita kembali dibuat terkaget-kaget saat beberapa hari yang lalu koran ini menyajikan berita pendalaman kasus pornografi anak (child pornography) oleh subdit cyber crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menambah jumlah korban dan pelaku yang menggunakan media Facebook sebagai jejaringnya. Saat ini kasus tersebut masih menjadi sumber ketakutan bagai mayoritas orangtua. Dua kasus tersebut dapat dimaknai sebagai fenomena iceberg yang memungkinkan kejadian serupa lebih besar jumlahnya di bawah permukaan pengungkapan media.

Secara global, kesehatan mental merupakan isu sentral pembangunan kesehatan. WHO menegaskan bahwa definisi sehat merupakan definisi yang sifatnya integral; artinya tidak bukan sekedar bebas dari penyakit, namun kondisi dimana seseorang mencapai kesejahteraan paripurna secara fisik, mental dan sosial. Melihat tren global, kesehatan mental tidak lagi dipandang sebagai isu perifer dalam pembangunan kesehatan, mengingat betapa seriusnya dampak yang diakibatkan oleh lemahnya kondisi kesehatan mental. Apabila kita mencermati estimasi WHO mengenai disability-life adjusted years (DALY) pada tahun 2012 menempatkan Unipolar Depressive Disorders pada peringkat 9 dari 20 penyakit utama, apabila dibandingkan dengan penyakit menular (communicable diseases) atau penyakit tidak menular (noxn-communicable diseases) lainnya. Artinya, meskipun gangguan mental belum terlalu dipandang sebagai problem epidemiologis, nyatanya memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membuat jutaan orang hidup dalam disabilitas.

Gangguan kesehatan mental membutuhkan fokus penuh dari para pengambil kebijakan, mengingat gangguan kesehatan mental mulai dianggap sebagai ancaman serius yang membutuhkan respon cepat dari penyedia layanan kesehatan. Survei yang dilakukan di Amerika Serikat menyatakan bahwa nilai kerugian dalam domain sumberdaya manusia yang harus ditanggung pemberi kerja mencapai US$36 juta setiap tahunnya akibat major depressive disorder (MDD) yang diderita para pekerjanya. Lebih lanjut, 10 negara partisipan survei WMH melaporkan adanya rata-rata kerugian produktivitas sampai dengan 22 hari/pekerja. Sayangnya sampai dengan saat ini, gangguan kesehatan mental masih tergolong low priority issue di mayoritas negara berkembang. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen para pengambil kebijakan untuk serius menangani masalah kesehatan mental, meskipun data-data epidemiologis menunjukkan bahwa problem ini tak lagi bisa dianggap remeh.

Sampai Dimana Kita?

Riset  Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang lalu memang menunjukkan adanya penurunan prevalensi gangguan mental emosional, apabila dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2007. Namun, penurunan prevalensi kejadian kesehatan mental merupakan sebuah anomali, bahkan sesungguhnya bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah kekurangan data epidemiologis yang berkualitas untuk menyusun kebijakan kesehatan mental. Perangkat kebijakan yang menaungi upaya peningkatan kualitas kesehatan mental di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa.

Upaya membentuk payung legislasi atas kebijakan kesehatan mental adalah usaha yang patut diapresiasi, meskipun pemerintah cenderung lambat dalam menjabarkannya dalam peraturan teknis. Selain itu, arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia masih berkutat di area kuratif, belum memberikan porsi yang sama pada tahap preventif, promotif maupun rehabilitatif. Upaya tersebut dipengaruhi oleh komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan alokasi belanja kesehatan yang hanya diberi slot 5% dari APBN 2016, sedangkan anggaran untuk kesehatan mental hanya rata-rata 1% dari total anggaran kesehatan. Selain isu mengenai data epidemiologis, proses legislasi dan health budgeting, isu lainnya yang menjadi sentral dalam perbincangan mengenai kesehatan mental di Indonesia adalah problem mengenai kesenjangan perawatan (treatment gap) serta stigma dan diskriminasi yang dialami oleh orang dengan gangguan mental (ODGM).

Masalah kesehatan mental tak lagi dapat dianggap sebagai isu perifer dalam perancangan kebijakan kesehatan. Faktanya, gangguan kesehatan mental adalah ancaman global yang juga harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan kesehatan mental yang evidence-based tentunya tak mungkin dapat disusun apabila data epidemiologis yang berkualitas tidak tersedia, sehingga langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah adalah berupaya untuk memotret kondisi kesehatan mental masyarakat melalui riset yang komperhensif. Dengan data yang komperhensif, perancangan program kunci dan alokasi anggaran tentunya akan dapat diatur secara proporsional. Selanjutnya komitmen politik yang progresif menjadi faktor pendorong mengatasi kesenjangan perawatan. Pemerintah harus merevitalisasi upaya dukungan kesehatan mental yang berkualitas berbasis keluarga dan komunitas, yang saat ini linier dengan sistem kesehatan nasional kita.

Artikel diatas adalah teks asli, sebelum masuk ke meja redaksi.
Dimuat di Rubrik Opini, Jawa Pos tanggal 27 Maret 2017.