Pro-Kontra Imunisasi

Mulai 8 Maret hingga 15 Maret 2016, pemerintah mengadakan pekan imunisasi nasional (PIN) untuk memperluas cakupan imunisasi polio, terutama pada anak-anak usia 0-59 bulan. Pemerintah juga menetapkan target eradikasi polio pada 2020 dengan meningkatkan level imunitas terhadap polio di populasi (herd immunity) di atas 95 persen.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) oleh Balitbang Kementerian Kesehatan pada 2013, cakupan imunisasi dasar lengkap masih jauh dari target Renstra Kemenkes tahun 2010-2014. Pada 2013, Kemenkes menetapkan target cakupan imunisasi dasar sebesar 88 persen.

Sedangkan, data Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar baru mencapai 59,2 persen. Oleh karena itu, diperkirakan masih ada 3,9 juta balita yang diimunisasi tidak lengkap atau bahkan tak pernah diimunisasi sama sekali.

Di antara berbagai alasan keengganan orang tua untuk mengimunisasi anaknya, yang paling menonjol adalah persoalan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan. Dan yang paling ironis, perdebatan soal kehalalan dan keamanan vaksin.

Saat ini, penyakit difteri dapat dikatakan sebagai penyakit langka dengan angka kejadian sangat kecil, hanya 713 kasus per tahun. Namun, menariknya pada Februari 2016 lalu, penyakit ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. Penyebabnya adalah penolakan komunitas tertentu terhadap vaksinasi DPT yang dianggap tidak halal.

Perdebatan klasik halal-tidaknya vaksin, nyatanya mampu menutup mata sebagian orang terhadap manfaatnya yang jauh lebih besar. Padahal, dalam kacamata kebijakan, imunisasi mempunyai dampak luar biasa.

Tidak hanya berpotensi menyelamatkan banyak jiwa, imunisasi juga menjamin kesejahteraan suatu bangsa.

Relasi antara kesehatan dan kesejahteraan merupakan topik yang amat digemari para peneliti kebijakan kesehatan. Sudah menjadi logika umum bahwa kesehatan dan kesejahteraan memiliki hubungan timbal balik.

Bangsa yang sejahtera memiliki rakyat yang sehat, dan sebaliknya, bangsa yang rakyatnya sehat tentunya akan sejahtera.

Vaksinasi dalam kacamata kebijakan merupakan proses penting dalam mencegah keluarnya inefficient cost. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi DPT pada anak-anak kita, orang tua (dan negara) dapat terhindar dari potensi pengeluaran biaya kesehatan yang harus ditanggung bila anaknya menderita difteri, pertusis, atau tetanus.

Vaksinasi juga dapat mencegah kecacatan permanen yang mungkin diderita anak bila ia menderita penyakit seperti polio. Dengan memberikan imunisasi kepada anak, mereka dapat tumbuh sehat dan menjadi manusia produktif.

Sedangkan, orang tua (dan negara) akan terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu.

Prinsip inilah yang dikenal dengan eksternalitas positif dalam kajian ekonomi kesehatan.

Dalam riset oleh Bloom, Canning, dan Weston (2005) disebutkan, potensi keuntungan ekonomis yang mungkin dicapai dengan melakukan imunisasi adalah sekitar 12 persen pada 2005 dan 18 persen pada 2020. Penelitian lainnya oleh Ozawa dkk (2011) menyebutkan, imunisasi tak hanya berpotensi menyelamatkan 6,4 juta jiwa bayi di seluruh dunia, tetapi juga 231 juta dolar AS treatment cost yang tidak perlu.

Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, imunitas kelompok dapat tercapai. Artinya, semakin banyak anak yang diimunisasi, penyakit akan tereradiksi dengan sendirinya, sekaligus melindungi penularan kepada anak yang tidak diimunisasi.

Imunisasi tak hanya sekadar melindungi satu-dua anak saja, tapi punya amplifikasi efek positif yang cukup besar di level sosiologis.

Deviasi logika Pada Januari 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyebutkan imunisasi hukumnya wajib bila dapat berpotensi menyebabkan kematian, penyakit berat, dan kecacatan permanen. Pun halnya beberapa ormas Islam lain, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengonfirmasi bolehnya penggunaan vaksin dengan mempertimbangkan derajat urgensitasnya.

Tentunya dapat disimpulkan bahwa imunisasi dasar (BCG, polio, DPT-HiB, hepatitis B, dan campak) wajib untuk diberikan dan tidak ada lagi alasan kuat untuk bersikap resisten terhadap imunisasi.

Pertanyaan soal kehalalan vaksin merupakan isu usang yang berkali-kali dikumandangkan. Enzim tripsin yang diekstraksi dari pankreas babi hanya berfungsi sebagai katalisator yang membantu melepaskan induk bibit vaksin dari tempat ia disemai. Setelahnya, induk vaksin itu dicuci hingga bersih hingga enzim tripsin tersebut tidak lagi dapat dideteksi dalam produk akhir vaksin.

Sebagian penggiat kampanye antivaksin bahkan menyertakan alasan irasional menyesatkan, seperti konspirasi untuk membodohi anak-anak Indonesia, bahkan mempertentangkan imunisasi dengan thibun nabawi (pengobatan cara Nabi).

Menurut mereka, thibun nabawi sudah mampu melindungi anak-anak dari penyakit.

Hal ini tak sepenuhnya salah, tapi thibun nabawi tidak serta-merta menghilangkan urgensitas imunisasi.

Yang berbahaya, para antivaksin menanamkan pemahaman kepada orang awam bah wa tidak apa-apa membiarkan anak mereka terjangkit penyakit polio, tetanus, difteri, campak dan sebagainya supaya terbentuk kekebalan alami.

Hal ini menyesatkan karena penyakit tersebut mematikan yang amat berbahaya bagi bayi dan balita yang sistem ke kebalan tubuhnya belum sempurna. Iro nisnya, tak hanya orang awam, nyatanya tak sedikit tenaga kesehatan yang justru meng ambil bagian dalam kampanye antivaksin.

Imunisasi sudah selayaknya dipandang lebih dari sekadar persoalan mikro. Seharusnya orang tua sadar, dengan memvaksinasi anaknya, mereka juga sedang melindungi anak lainnya yang tidak berkesempatan mendapatkan imunisasi.

Berupaya mencari informasi dari tenaga ahli yang kompeten juga merupakan hal penting agar orang tua tak lagi disesatkan oleh logika irasional dan informasi menyesatkan soal imunisasi. Oleh karenanya, orang tua tak perlu ragu untuk memberikan anaknya imunisasi dasar yang lengkap sesuai anjuran pemerintah sebagai wujud cinta kasih orang tua kepada anaknya.

ILHAM AKHSANU RIDLO

Dosen di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia

Artikel ini dimuat di:
1.Kolom Opini Koran Republika Tanggal 12 Maret 2016
2.Kolom Interaktif Koran Sulut Pos Tanggal 15 Maret 2016

screen-shot-2017-02-08-at-11-46-03-am

One thought on “Pro-Kontra Imunisasi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.