Kita Sedang Diawasi Saat Ber-Twitter-an!

Transperancy twit

Beberapa hari yang lalu jejeraing sosial media Twitter baru saja merilis suatu bentuk transparansi informasi publik yang mereka namakan “Transparency Report“. Mendengar nama itu maka tentu saja laporan tersebut berisi permintaan khusus (special request) dari otoritas pemerintah di berbagai negara. Permintaan tersebut antara lain menyangkut informasi pengguna dan penghapusan konten.

Dari beberapa data di “Transparency Report” sejak Juli – Desember 2014 terjadi peningkatan jumlah permintaan informasi pengguna oleh pemerintah. Kenaikan permintaan mencapai 40 persen dari periode sebelumnya (Januari – Juni 2014) hingga mencapai 2.871 permintaan informasi dari pemerintah di berbagai negara.

Laporan ini juga mengungkap, tiga besar negara yang meminta data pengguna kepada Twitter; Amerika Serikat, Turki, dan Rusia. AS mengirimkan 1.622 permintaan data dan Twitter memberikan 80 persen dari total permintaan tersebut.Turki juga mengalami peningkatan hingga mencapai 356 permintaan.

Pemerintah Turki di bawah perdana menteri Recep Tayyip Erdoğan  punya kebijakan keras terkait media sosial khususnya Twitter, mungkin sebagai ekses pergolakan di Timur tengah yang dikatakan sebagaian orang sebagai revolusi. Pertengahan tahun lalu, Turki sempat melarang Twitter yang kemudian disusul kritikan publik. Adapun Rusia sebelumnya tidak pernah mengirimkan permintaan informasi. Namun, tiba-tiba melonjak dengan mengirimkan lebih dari 100 permintaan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memang surganya Netizen. Netizen disini bisa berkicau sesuai dengan hak dan kewajibannya. Walaupun kebebasan itu tetap diatur dalam UU ITE. Dalam laporan resmi kali ini tidak ada permintaan informasi yang datang dari pemerintah Indonesia. Sebagai catatan, Indonesia pernah meminta informasi kepada Twitter sebanyak tiga kali (untuk tiga akun). Masing-masing terjadi pada semester I 2012, semester II 2012, dan semester II 2013. Dalam laporannya, dari sekian permintaan itu Twitter tidak pernah memberikan informasi apapun kepada pemerintah Indonesia. So, apakah memang dulu yang “katanya” pemerintah meminta informasi (blokir) terhadap beberapa akun mungkin tidak jadi di “eksekusi”. Hihihi.

Soal lain lagi dalam hal pencabutan konten, pemerintah Indonesia baru sekali mengirimkan permintaan — pada semester I 2013. Twitter juga tidak memenuhi permintaan tersebut. Boleh jadi laporan ini juga memperjelas spekulasi seputar tagar #ShameOnYouSBY, yang beberapa bulan silam konon telah disensor Twitter. Lagi-lagi Twitter tidak melakukan tuduhan kebanyakan orang atau ada “prosedur” lainnya.

Transperancy twit

CNet mencatat, kebanyakan perusahan mulai merilis laporan seperti ini pada 2013, setelah Edward Snowden mengungkap bahwa pemerintah AS secara aktif mengakses informasi pengguna pada situs-situs populer. nampaknya para penguasa disana mulai menggeliatkan badan untuk melakukan “spionase” terhadap perkembangan Web 2.0. Nah!

Source: http://beritagar.com/p/pemerintah-makin-sering-minta-informasi-pengguna-ke-Twitter-19678 dengan perubahan sepantasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.