“MENAKAR MASA DEPAN JKN PASCA PILPRES” (Bagian 1)

Sebuah Perjalanan Panjang

Kita patut ingat 10 (sepuluh) tahun yang lalu saat ketika Presiden Megawati Soekarno Putri yang saat ini juga menjadi Ketua Umum PDI-Perjuangan mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, pengesahan ini membawa angin segar bagi sistem pelayanan kesehatan yang saat itu masih didominasi oleh pola pembayaran out of pocket atau fee for service. Pola lama itu membuat jarang aksesibilitas biaya bagi masyarakat miskin menjadi kian tidak terjangkau.

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memungkinkan terjadinya pergesaran pola kearah managed care dan pola asuransi semesta dengan prinsip gotong-royong. Sejarah mencatat proses terbentuknya UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diawali dengan adannya sidang tahunan MPR RI tahun 2000 dimana saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN yang kemudian direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang UU Jaminan Sosial oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional).  Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pokja SJSN – Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001 jo. Kepseswapres, No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001) yang diketuai Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan pada Desember 2001 telah menghasilkan naskah awal dari Naskah Akademik SJSN (NA SJSN). Kemudian pada perkembangannya Presiden RI yang pada saat itu Megawati Soekarnoputri meningkatkan status Pokja SJSN menjadi Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tim SJSN – Keppres No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002).

Tercatat setidaknya saat itu telah terjadi 52 (lima puluh dua) kali perubahan dan penyempurnaan dari proses pembuatan konsep pertama RUU SJSN hingga konsep terakhir RUU SJSN pada tanggal 14 Januari 2004 dari tim SJSN kepada pemerintah. Kemudian setelah dilakukan reformulasi beberapa pasal pada Konsep terakhir RUU SJSN tersebut, Pemerintah menyerahkan RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004.

Selama pembahasan Tim Pemerintah dengan Pansus RUU SJSN DPR RI hingga diterbitkannya UU SJSN, RUU SJSN telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Maka dalam perjalanannya, Konsep RUU SJSN hingga diterbitkan menjadi UU SJSN telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali. UU SJSN tersebut secara resmi diterbitkan menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober Tahun 2004. Dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sejak Kepseswapres No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001.

Setelah resmi menjadi undang-undang UU SJSN mengalami pasang surut serta pro-kontra  dan dengan adanya putusan MK semakin memperumit penyelenggaraan jaminan sosial di masa transisi. Pembangunan kelembagaan SJSN yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam UU SJSN, kini harus diatur dengan UU BPJS.  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun akhirnya baru terbentuk. Pemerintah secara resmi membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110 tahun 2008 tentang pengangkatan anggota DJSN tertanggal 24 September 2008. Seluruh perhatian tercurah pada RUU BPJS sehingga perintah dari 21 pasal yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan terabaikan. 

Hasilnya, penyelenggaraan jaminan sosial Indonesia gagal menaati semua ketentuan UU SJSN yaitu 5 tahun. Pro dan kontra keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya berakhir pada 29 Oktober 2011, ketika DPR RI sepakat dan kemudian mengesahkannya menjadi Undang-Undang. Dan seperti yang kita tahu proses transformasi lembaga yang cukup alot menghasilkan roadmap peleburan lembaga yang menjadi dua badan baru yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dan akan melebur kembali pada tahun 2019 dengan prinsip national coverage. Walaupun dirasa dan terkesan terburu-buru pelaksanaan amanat UU SJSN berhasil diwujudkan setelah melalui proses yang sangat panjang dan  melelahkan, bisa dibayangkan bagaimana politisi senayan dan eksekutif  ‘mati-matian’ bersepakat. Belum lagi lembaga yang akan di transformasi yang kisruh menyiapkan proses penyesuaian sistem dan kepersertaan, membayangkan betapa terburu-burunya penyedia pelayanan kesehatan dari tingkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyiapkan selama prosedur termasuk mengatur alur rujukan berjenjang yang pada tahun-tahun sebelumnya carut-marut.

Toh, nyatanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya per 1 Januari 2014 rakyat Indonesia sudah memasuki era baru dalam ‘tsunami’ perubahan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak ada sistem yang 100 (seratus) persen berjalan dengan baik. Namun demikian proses evaluasi dengan mengedepankan kendali mutu dan biaya terus dilakukan dengan prinsip sustainability serta memperhatikan quality improvement. (Bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.