Mulai ditinggalkan ‘swing voter’praktisi kesehatan?

Ramadhan tahun ini merupakan bulan yang membuat kita harus ekstra menahan nafsu serta emosi. Tapi itu sudah kita lewati, saat ini umat Islam sedang merayakan hari kemenangannya. Tidak terkecuali segenap elemen masyarakat non muslim juga terdampak peristiwa akbar umat Islam ini. Perekonomian mengalir dari kota ke desa dalam kurun waktu 2 mingguan.

Hiruk-pikuk kampanye Calon Presiden RI sudah selesai dan menyisakan kemenangan rekapitulasi KPU dengan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai kandidat Presiden dan Calon Wakil Presiden 5 tahun mendatang. Kemenangan ini belumlah hasil inkrah sampai dengan 21 Agustus 2014 besok. Kubu Prabowo dan Hatta sepakat untuk membawa aduan mereka yang sempat diajukan ke Bawaslu dengan serangkaian data kecurangan versi mereka ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai rakyat juga kita sudah dibuat “mantab” oleh beberapa media yang seolah-olah sudah menjadikan pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden yang sah saat ini. Rakyat dalam hal ini sedikit dibodohi juga dengan media yang bolak-bolik mengadakan dialog susunan Kabinet.

Jokowi Centre beberapa hari setelah KPU menyatakan pemenang pemilu adalah pasangan nomor 2 (dua) sudah membuat polling terbuka tentang Kabinet Alternatif saat Jokowi-JK sudah duduk di Istana Negara. Lagi-lagi kalau saya pribadi bilang mereka sedikit “Ndisik’i kerso” (Red: Mendahului Kenyataan) seperti membuat opini massa yang menghasilkan polemik soal survey dengan metode Quick Count. Walaupun memang hasil sebagian besar lembaga survey menghasilkan data yang tidak jauh dengan KPU. Tapi jika sedikit bersabar maka mungkin akan sama-sama elegan dan tidak membangkitkan emosi para loyalis keduanya. Sekali lagi sebagai bangsa kita diselamatkan oleh Ramadhan dan Shou’m.

Saat ini lagi-lagi opini masyarakat terbelah menjadi dua. Bukan soal head-to-head dukung mendukung capres-cawapres, tetapi soal dua hal. Pertama, Loyalis Prabowo-Hatta konsen pada gugatan hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, Masyarakat ramai konsen mengamati susunan ‘Kabinet Alternatif’ yang di relesase oleh Jokowi Center. Karena media sudah berhasil membuat opini yang sangat signifikan soal presiden terpilih maka isu kedua tadi saat ini sedang panas.

Ya, Isu ‘siapa yang akan duduk di Kabinet 2014-2019 besok’…

Sebagai seorang praktisi di bidang pelayanan kesehatan, maka saya mengarahkan pandangan mata pada isu siapa Menteri Kesehatan besok. Mengapa? Jelas saja karena Kementrian ini menjadi ibu kandung bagi segenap sumber daya bidang kesehatan di Indonesia, yang mana dalam Human Development Index (HDI) kesehatan adalah indikator utama suatu bangsa. Suatu jabatan yang strategis.

Muncul beberapa nama yang diisukan menjadi menteri kesehatan. Salah satu yang paling menjadi polemik massa adalah masuknya nama dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati yang mempunyai sejarah panjang masa lalu dan stigma sebagai anak seorang anggota partai terlarang. Ribka biasa dipanggil oleh media adalah politisi PDI-Perjuangan di komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Di DPR, ia juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR RI.

Siapa Ribka dan sepak terjang di dunia politiknya bisa dilihat di ‘search engine‘. Saat nama yang dimaksud muncul tak lama kemudia nmuncul juga berbagai petisi penolakan di kanal-kanal petisi online. Petisi ini muncul sebagai akibat dari output selama rekam jejaknya sebagai politisi senayan yang dipandang sejawatnya (Dokter) dan kalangan praktisi kesehatan masyarakat tidak menunjukkan dukungan terhadap upaya pembangunan kesehatan. Selain isu yang sangat pribadi mengenai tindakannya yang provokatif terhadap nama baik sejawat Dokter yang dinilai kalangan ‘melukai’ profesi, juga isu yang penting tentang Ayat (2) Pasal 113 dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disetujui Rapat Paripurna DPR, 14 September 2009.

Seperti diberitakan, kasus yang dikenal dengan hilangnya “ayat tembakau” ini bermula ketika pada 28 September 2009 Sekretariat Negara menerima naskah RUU Kesehatan yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, saat dicek, Pasal 113 hanya memuat dua dari tiga ayat yang seharusnya ada seperti saat disetujui Rapat Paripurna DPR.

Ayat yang hilang itu adalah ayat (2) yang berbunyi, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

Sekretariat Negara lalu meminta klarifikasi Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR untuk mengembalikan Ayat (2) Pasal 113 sesuai dengan dokumen yang disetujui Rapat Paripurna DPR. Kepolisian telah menghentikan pengusutan kasus ini.

Terlepas dari kesengajaan atau tidak kasus tadi, anggota Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning, tetap harus bertanggung jawab. Ribka dianggap lalai menjalankan tugas sebagai Ketua Pansus RUU Kesehatan. Sebagai akibatnya, waktu itu Ribka dilarang memimpin rapat pansus atau panja hingga akhir masa jabatan di 2014.

Ribka memang belum tentu menjadi menteri karena sebagian besar kalangan organisasi profesi, dan praktisi kesehatan ramai menolak dan kalau Jokowi melihat ini sebagai modal besar untuk merangkul kalangan praktisi kesehatan maka tak mungkin dipilihlah Ribka. Ribka juga merupakan cerminan jika Kabinet Alternatif yang ditawarkan terbuka tersebut mempunyai ‘potensi’ untuk mengalihkan isu utama yaitu ‘Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang Inkrah dan sah’.

Lainnya adalah rakyat digiring pada nama-nama calon menteri-yang mohon maaf-belum tentu dipilih Jokowi karena pemilihan menteri di Indonesia sedikit banyak masih berbau politis, walaupun seperti janjinya Jokowi akan mengusung jajaran menteri yang professional. Bahkan saya pribadi berpendapat kalau polling menteri yang disajikan bermuatan politik untuk mencari popularitas yang ingin mencitrakan bahwa Jokowi orangnya ‘terbuka’. Kabinet dan jajarannya adalah Hak Prerogratif presiden karenanya mengapa? Karena yang menjalankan roda pemerintahannya adalah jajaran ini. Kalau presiden memilihnya didasarkan pada usulan polling saya rasa chemistry antara menteri dengan presidennya tidak terbentuk matang.

Dan lagi ada satu celetukan orang awam yang menarik jika roda pemerintahan di satu jajaran kementrian tidak berjalan baik maka ‘mungkin’ Jokowi akan berkilah “Lha suruh siapa pilih menteri yang namanya itu?”. Soal ini hanya ‘cletukan’ opini saja kok. 🙂

Aroma yang berkembang saat ini adalah Swing Voter yang dulu ramai mengidolakan Jokowi mulai perlahan kembali netral dan bahkan ada yang berbelok opini. Sikap mereka terpengaruh oleh susunan Kabinet Alternatif yang sudah direlease beberapa waktu yang lalu. Toh, walaupun itu juga masih sangat awal untuk menentukan susunan Kabinet yang sesungguhnya.

Terutama, kalangan praktisi kesehatan sudah gaduh sekali menolak isu Ribka sebagai Calon Kandidat Menteri Kesehatan, disamping alasan historis saat ini muncul juga alasan tingkat keilmuan dan posisi Ribka yang dipandang dulu sebagai oposan. Secara historis posisi Menteri Kesehatan RI masih mantab dipegang oleh kalangan profesional non politikus. Mengingat sifat kelembagaan di kementrian ini yang sangat rumit.

Jokowi mulai ditinggalkan ‘swing voter‘ kalangan praktisi kesehatan?

Mungkin iya, karena opini yang gencar soal kekecewaan dan serangkaian petisi penolakan terhadap salah satu kandidat menteri. Ini memiliki potensi untuk dibuat besar, karena kesehatan adalah isu strategis. Dibuat besar via media sosial, oleh pendukung Prabowo-Hatta, Swing Voter yang kecewa, maupun PENDUKUNG JOKOWI yang berbalik arah menjadi oposan karena Ribka dimasukkan dalam kandidat menteri kesehatan di kabinet alternatif.

Memikirkan hal diatas saya jadi teringat salah satu artikel di Republika yang berbunyi demikian:

“….dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, pemimpin dipilih langsung oleh mereka yang dipimpinnya. Dengan demikian  mestinya para pemimpin adalah orang yang paling dicintai, ditaati, dan dihormati oleh mereka yang memilihnya. Dalam  memilih sesuatu, tidak terkecuali memilih pemimpin, seharusnya mengambil yang terbaik. Atas dasar proses demokrasi seperti itu, semestinya tidak ada alasan untuk tidak mencintai, menaati, dan menghormati  pemimpinnya sendiri.

Namun sayang sekali, suasana ideal itu tidak selalu terjadi. Pemimpin yang semula dipilihnya sendiri, ternyata tidak  ditaati dan bahkan ditinggalkan.”

Sungguh Ironi.

——————————————————————————————————————————————————————-

Tulisan ini merupakan opini pribadi. Tidak perlu dijadikan pertentangan maupun perdebatan. Jika ada yang kurang sesuai dan tidak setuju dengan tulisan ini maka silahkan anda menulis apa yang anda opinikan menurut pemikiran pribadi anda. 

——————————————————————————————————————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.