Home

Aspek Hukum Kontrak Rumah Sakit dan BPJS dalam Jaminan Kesehatan

DSC_4905

SURABAYA – Pelaksanaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dimungkinkan karena sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih ‘prematur’ sebagai satu sistem yang mapan. Di tingkat PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua) khususnya Rumah Sakit terjadi beberapa kendala. Selain kendala tentang pelaksanaan tarif INA CBG’s yang perlu untuk dievaluasi, muncul juga kendala tentang Hubungan timbal balik yang tidak ‘seimbang’ antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan dalam hak perjanjian kontrak. Azas Konsensualisme yaitu adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak patut dipertanyakan.

Membahas permasalahan tersebut, Minat Studi Administrasi Rumah Sakit Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNAIR 25 Maret 2014 mengadakan Diskusi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Rumah Sakit dengan tajuk “Aspek Hukum Kontrak Rumah Sakit dan BPJS dalam Jaminan Kesehatan” yang bertempat di Function Hall Rumah Sakit Bedah Surabaya. Acara Diskusi ini merupakan rangkaian rutin dari diskusi bulanan Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan yang sudah digelar kedua kalinya sejak Januari 2014 kemarin.

Diskusi tersebut dihadiri setidaknya oleh 96 orang dari kalangan praktisi, stakeholder Rumah Sakit serta para akademisi pemerhati jaminan sosial. Sebagai Pemateri Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit) dan Abdul Mubarok, S.H., M.H., M.ARS (Konsultan Hukum BPJS Kesehatan) serta dimoderatori oleh Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes (Kontributor Web IHQN). Dari waktu3 jam yang disediakan oleh panitia, dihasilkan beberapa critical point yang penting bagi Rumah Sakit untuk dijadikan perhatian dalam membuat kontrak dengan BPJS Kesehatan khususnya bagi Rumah Sakit Swasta.

Critical Point yang dimaksud untuk diperhatikan oleh Rumah Sakit antara lain tentang Cost Management (Cost Awareness), Clinical Pathway, Azas Konsensualisme antara PPK dan BPJS Kesehatan, Rahasia Kedokteran (Rekam Medik) dalam perspektif asuransi. Sebagai penutup Diskusi kemarin, Pemateri Diskusi memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (JKN) patut untuk dievaluasi bersama, termasuk dalam aspek hukum serta ketentuan umum yang mengaturnya. Hal ini termasuk perjanjian kontrak antara PPK (Rumah Sakit) dengan BPJS Kesehatan. Perjanjian kontrak ini mengambil peran sebagai acuan dalam kontinuitas pelayanan. Pelaksanaan evaluasi ini patut diawasi oleh organisasi persatuan Rumah Sakit (PERSI) untuk bersatu dalam mengawal sistem jaminan Sosial khususnya kesehatan yang sudah di Undang-undang kan sejak tahun 2004 yang tentunya berguna untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. (IAR)

Dimuat dalam : http://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1288

About iaridlo

Ilham Akhsanu Ridlo is lecturer and researcher of Public Health at Universitas Airlangga. His research examines health policy and administration; social and trust determinants of health policy; and how health policies can reduce health inequalities. His research engages interdisciplinary, applying theories and methods between the social sciences, public health and health policy. He is currently a managing editor of Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (JAKI).

2 comments on “Aspek Hukum Kontrak Rumah Sakit dan BPJS dalam Jaminan Kesehatan

  1. ameliazein

    aciyeee keren rek tulisannya 🙂

Leave a Reply to ilhamar Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: