Universalitas itu Bernama Universitas

The Thinker. Paul Stowe-United Kingdom
Credit: The Thinker. Paul Stowe-United Kingdom

Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo
Selasa, 30 Oktober 2018

UKMPIB tersebut berada di pengawasan rektor dan mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung dan menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB. Nasir menyatakan dengan adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi. (Sumber: https://republika.co.id/…/phdsaa428-aturan-ini-jaga-ideolog…#)

Saya memegangi kepala sambil berfikir, apa yang sedang dipikirkan para senior dan para petinggi di atas sana. Ketakutan atau cuma rasa defensif pemikiran saya pribadi sehingga pagi ini gejolak jiwa saya sebagai aktivis kampus naik (lagi).

Kekawatiran saya pagi ini singkatnya seperti ini.

Petikan berita dari Republika dan beberapa media online hari ini dan kemarin tidak banyak yang mungkin tahu, saya sendiri baru tahu beberapa hari kemarin dan ditegaskan dengan tautan yang dibagi oleh teman sesama aktivis BEM KM dulu.

Kekawatiran saya berkata bahwa akan terjadi sebuah kondisi munculnya para elitis muda, para partisan berdasi, dan bangku kuliah tidak lagi nyaman untuk semua. Sekat-sekat kelas menjadi penegas meruncingnya perbedaan ideologi praktis, politik praktis dan berujung pada siapa yang saat ini berkuasa dia yang memegang kendali. Dan ini pada level mahasiswa! kaum intelektual yang bermukim di sebuah institusi yang memuat narasi universalitas pemikiran.

Kemudian kebijakan yang dituangkan ke dalam Permenristek Dikti no. 55/2018 muncul sebersit pemikiran bahwa dengan membuka keran Ormek masuk kampus dan dinarasikan sebagai faktor penguat ideologi pancasila membuat saya berfikir keras. Dimanakah hubungannya. Alih-alih menjaga ideologi bangsa dan intoleransi, maka kemudian narasi ini bisa menjadi runyam. Pesan pak Nasir bisa membuka zaman orde lama dan saat pesan itu diterima para khalayak sebagai bebasnya perburuan kekuasaan di dalam kampus. Siapa yang menang dia yang berkuasa, siapa dan siapa.

Saya kemudian ingat Alm. Soe Hok Gie yang mengatakan begini.

“Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi “manusia-manusia yang biasa”. Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia. ”

Mahasiswa harus tumbuh sebagai “manusia biasa” sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa. Kaum intelektual, kaum yang mengedepankan prinsip universalitas, kebebasan berfikir, merdeka dari hegemoni dan sekat hitam-putih. Inilah mahasiswa.

Saya bukan orang yang tidak setuju. Karena bisa jadi ini jadi pendidikan politik bagi para mahasiswa. Tetapi saya tidak juga mendukung atau mengamini. Karena bisa jadi ini membuat kampus menjadi kian tersekat oleh hitam putih nya kepentingan. Ini bukan soal hitam dan putih bukan?

Sifat universalitas di kampus bisa tergerus jika perilaku yang diturunkan dari para aktor politik praktis juga disalin oleh para adik-adiknya melalui lubang baru yang bernama Ormek. Ormek tidak selalu soal itu memang, tetapi sudah jadi rahasia umum.

Bagaimana kalian para intelektual kampus yang ada di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa? Siap? Kalau tidak kalian cuma jadi ‘cecunguk’ di rumah sendiri. Atau sebenarnya peraturan ini cuma sebuah anfirmasi karena memang sejak kemarin situasi BEM/Organisasi Intra Kampus sudah “masuk angin”?

Yang terakhir saya mengutip buku Gie yang berjudul ‘Cacatan Seorang Demonstran’. Begini.

“Ketika Hitler mulai membuas maka kelompok Inge School berkata tidak. Mereka (pemuda-pemuda Jerman ini) punya keberanian untuk berkata “tidak”. Mereka, walaupun masih muda, telah berani menentang pemimpin-pemimpin gang-gang bajingan, rezim Nazi yang semua identik. Bahwa mereka mati, bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tidak ada indahnya (dalam arti romantik) penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran.”
― Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran

Maka naik gunung adalah jalannya?

Salam
-IAR

Zaman Sains Terbuka (Bagian 1)

Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo

Kita bisa membuka bioskop di rumah jika mau. Ada banyak film baru di Netflix yang siap ditonton. Sendiri atau bersama. Masalahnya bukan lagi pada kualitas filmnya. Semua serial bagus. Tapi saya tidak cukup punya waktu untuk melihat semua film itu. Konten terlalu cepat untuk saya tonton. Saya sok sibuk sepertinya.

Netflix yang penyedia layanan streaming digital itu. Berkantor di Los Gatos, California. Reed Hasting dan Marc Randolph memulai mendirikan itu tahun 1977 di Scotts Valley, California. Tahun itu di Indonesia lagi ramai dengan layar tancap era menteri penerangan. Tak main-main saat ini penggunannya 130 juta diseluruh dunia. Pendapatan 11,69 miliar USD di tahun lalu.

Bagi Hollywood mereka ini ancaman. Pengganggu. Bioskop juga terancap. Dengan 160 ribu rupiah setiap bulan saya bisa tonton sepuasnya serial seperti Narcos, dan yang lain. Inilah perubahan di era

Gangguan itu juga berlaku di dunia pendidikan tinggi. Tempat saya bekerja. Saya baru 3 tahun mengabdi. Kartu pegawai pun baru saya terima minggu kemarin.

Continue reading Zaman Sains Terbuka (Bagian 1)

PERPRES 82/2018 TUAI OPINI BERBEDA DI MASYARAKAT

JATIMNET.COM, Surabaya – Keluarnya Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 terkait pajak hasil tembakau yang digunakan untuk menambal jaminan kesehatan menimbulkan pro kontra.

Banyak pihak yang menilai dana hasil tembakau untuk jaminan kesehatan sosial adalah salah kaprah. Bahkan pengamat peralihan anggaran tersebut semakin mendorong peningkatan aktivitas merokok.

Anggapan itu ditepis oleh Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes, menilai tidak ada yang salah dengan peralihan dana hasil tembakau untuk kesehatan.

“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, namun ada beberapa narasi dari media tertentu yang membuat salah paham di masyarakat. Itu perlu diluruskan,” ucapnya saat dihubungi oleh Jatimnet, Senin 24 September 2018.

Ilham menganggap pajak rokok itu adalah penebusan dosa bagi perusahaan tembakau. Yang karenanya berbagai penyakit itu muncul dan menyerang masyarakat. Sehingga peningkatan defisit BPJS Kesehatan itu sebagai konsekuensi yang harus dibayar oleh pelaku dan produsen rokok.

Selain itu, meskipun sudah menaikkan defisit BPJS Kesehatan serta membayar pajak, bukan berarti menyuruh untuk terus merokok.

“Kalau arah pemikirannya ke situ, sama saja kita semua membuat lingkaran setan. Jumlah defisit BPJS kesehatan akan naik, dan konsumen rokoknya juga tetap naik,” ucapnya.

Menurutnya, posisi pemerintah saat ini memang tidak mudah. Namun seharusnya juga memberikan narasi, supaya tidak ada pemikiran yang salah. Selain itu, juga tidak boleh memberi sedikit celah kepada industri rokok, yang menjadikan pajak sebagai alasan.

Pendapat berbeda disampaikan Komnas Pengendalian Tembakau yang menganggap alokasi pajak rokok untuk menutup defisit BPJS sangat keliru.

“Terus terang saya gagal paham. Pemerintah memutuskan mengambil dana pencegahan penyakit katastropik, tapi bersumbernya dari pajak rokok daerah. Dan itu untuk menambal defisit pengobatan penyakit katastropik,” ungkap Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Widyastuti Soerojo, dalam keterangan resminya.

Widyastuti mengatakan akan fatal jika pajak rokok diharapkan mengikuti kebutuhan untuk menambal defisit. Tanpa ada keinginan menaikkan harga rokok, ini akan memaksa produsen menaikkan produksi dan masyarakat meningkatkan konsumsi.

Menurut Komnas Pengendalian Tembakau, menutup defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana pajak rokok daerah adalah hal yang tidak bijaksana.

Pertama, pajak rokok daerah adalah hak daerah sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Perpres 82/2018 ini telah melangkahi undang-undang.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap keputusan pemerintah mengalokasikan pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, membuat perokok menjadi pahlawan.

Artikel asli dapat dilihat di https://jatimnet.com/perpres-28-2018-tuai-opini-berbeda-di-masyarakat/

Cracking Era, Disruptive Innovation

Masalah lain dari sistem pendidikan saat ini adalah terjadinya “disruptive” sistem. Kita sudah meyakini bahwa sistem pendidikan akan selalu langgeng. Bak dogma. Di era teknologi inovasi dan gejolak perkembangannya detik demi detik ada satu keniscayaan yang pasti yang bernama “perubahan”. Seperti kita yang semakin menua, seperti itulah ilmu. Selalu ada yang baru. Di tahun 1995 fenomena “disruptive innovation” sudah muncul dan dibahas di majalah sekelas Harvard Business Review. Continue reading Cracking Era, Disruptive Innovation

Komitmen Pemerintah Terhadap Masalah Rokok

Sudah lazim kita dengar bahwa perilaku merokok banyak dikaitkan dengan tingginya angka kejadian beragam penyakit mematikan. Oleh sebab itulah, praktisi kesehatan termasuk lembaga kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), sampai saat ini terus menggalakan kampanye bahaya rokok. Di Indonesia, setiap tanggal 31 Mei, elemen pemerintah, akademisi, LSM dan masyarakat umum rutin menggaungkan bahaya merokok untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS).

Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh perilaku merokok merupakan masalah serius yang cukup pelik untuk diatasi. Beberapa studi epidemiologis di Indonesia seperti Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan data yang mendukung bahwa persoalan kesehatan akibat merokok sudah tak bisa dianggap remeh.

Continue reading Komitmen Pemerintah Terhadap Masalah Rokok